Antrean di salah satu SPBU. (Foto: RMOL)
Kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dinilai tidak hanya berdampak pada biaya transportasi masyarakat, tetapi juga berpotensi menggerus daya beli kelas menengah yang selama ini menjadi penopang utama konsumsi rumah tangga nasional.
Pengamat ekonomi Dipo Satria Ramli menilai, meski pemerintah menyebut kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi, persoalan utama justru berada pada kondisi keuangan masyarakat.
"Harga Pertamax resmi meroket naik 30 persen lebih. Katanya aman-aman saja, tapi yang aman itu APBN negara, bukan dompet masyarakat," kata Dipo dalam keterangannya, Kamis, 11 Juni 2026.
Menurutnya, kelompok yang paling terdampak adalah masyarakat kelas menengah yang berada dalam posisi serba sulit. Mereka tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial, namun juga harus menanggung kenaikan harga BBM nonsubsidi.
"Posisi paling serba salah memang jadi kelas menengah di Indonesia. Mau dapat bansos dianggap terlalu kaya, tapi disuruh beli BBM nonsubsidi malah dinaikkan harganya," ujarnya.
Dipo mengakui bahwa secara makroekonomi dampak kenaikan harga Pertamax terhadap inflasi relatif kecil. Ia memperkirakan kontribusinya hanya sekitar 0,1 persen.
"Tapi itu angka makro, bukan angka dompet masyarakat. Yang berbahaya itu daya beli masyarakat kelas menengah," jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama yang mencapai sekitar 5,6 persen salah satunya ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Namun, kontribusi terbesar konsumsi tersebut justru berasal dari kelompok menengah ke atas.
Karena itu, kenaikan harga BBM dikhawatirkan akan menekan kemampuan belanja masyarakat yang selama ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi.
"Kalau kita lihat siapa yang sebenarnya banyak spending atau belanja dalam rumah tangga, memang kelas menengah atas. Dengan kenaikan harga sebesar ini, mereka pun kemungkinan akan kesulitan," katanya.
Dipo menggambarkan kelas menengah sebagai kelompok yang tidak tergolong miskin, tetapi juga jauh dari kategori kaya. Penghasilannya umumnya habis untuk kebutuhan rutin seperti pendidikan anak, cicilan, hingga kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada indikator makroekonomi, tetapi juga memperhatikan kondisi riil masyarakat, terutama kelas menengah yang daya belinya dinilai sangat sensitif terhadap berbagai tekanan ekonomi.
"Secara makro memang tidak ada masalah. Tapi masalahnya ada di dompet masyarakat. Daya beli ini sangat sensitif, apalagi di tengah situasi geopolitik, nilai tukar rupiah, dan berbagai tekanan ekonomi lainnya. Konsumsi rumah tangga, terutama kelas menengah, harus dijaga," pungkasnya.
