Berita

Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada sembilan individu dan entitas yang dituduh terlibat dalam jaringan pengadaan senjata untuk militer Iran (Unggahan akun X @USTreasury)

Global

AS Blokir Jaringan Pengadaan Senjata Iran di China dan Hong Kong

KAMIS, 11 JUNI 2026 | 07:56 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) kembali meningkatkan tekanan terhadap Iran dengan menjatuhkan sanksi kepada sembilan individu dan entitas yang dituduh terlibat dalam jaringan pengadaan senjata untuk militer Iran sebagai bagian dari operasi yang disebut "Economic Fury".

Menurut pemerintah AS, individu dan perusahaan yang dikenai sanksi berperan dalam membantu Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dan Kementerian Pertahanan Iran (MODAFL) memperoleh senjata serta memfasilitasi transaksi keuangan yang terkait dengan program militer Teheran.

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, mengatakan Washington akan terus menargetkan jaringan luar negeri yang mendukung kemampuan militer Iran.


"Melalui Economic Fury, Departemen Keuangan mengganggu jaringan pengadaan luar negeri yang mendukung upaya militer Iran untuk memperoleh senjata," kata Bessent dalam rilis resmi Kemenkeu, dikutip Kamis 11 Juni 2026.

"Departemen Keuangan telah membekukan aset rezim Iran, sangat mengganggu perekonomiannya, dan membongkar mesin perang Iran. Departemen Keuangan tidak akan mentolerir dukungan apa pun terhadap militer Iran," lanjutnya.

Departemen Keuangan AS menyebut sejumlah perusahaan dan individu yang berbasis di China dan Hong Kong berperan sebagai perantara dalam pengadaan senjata bernilai jutaan dolar untuk Iran.

Salah satu yang menjadi sasaran adalah Mustad Limited, perusahaan yang berbasis di Hong Kong. Perusahaan ini dituduh membantu memfasilitasi transaksi keuangan terkait pengadaan senjata bagi IRGC. Direktur perusahaan tersebut, Liu Boyu, bersama beberapa rekan kerjanya juga masuk dalam daftar sanksi.

Selain itu, perusahaan Domus Trading HK Limited dituduh beroperasi dalam jaringan perbankan rahasia Iran dan membantu memproses pembayaran yang berkaitan dengan pengadaan senjata.

AS juga menargetkan jaringan yang disebut membantu Kementerian Pertahanan Iran memperoleh perlengkapan militer dari China.
Seorang warga negara Iran yang berbasis di China, Manuchehr Golchin, dituduh bertindak sebagai fasilitator utama pengadaan pertahanan untuk MODAFL. Beberapa perusahaan di Hong Kong yang dikaitkan dengannya, termasuk Solos International Limited dan Shangshun Hong Kong Ltd, turut dikenai sanksi.

Menurut Departemen Keuangan AS, langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memutus akses Iran terhadap teknologi, peralatan, dan pendanaan yang dapat digunakan untuk memperkuat kemampuan militernya.

Pemerintah AS juga memperingatkan bahwa perusahaan, kapal, atau lembaga keuangan asing yang membantu perdagangan ilegal Iran berisiko terkena sanksi sekunder dari Washington.

Dengan penetapan terbaru ini, seluruh aset individu dan perusahaan yang masuk daftar sanksi di wilayah yurisdiksi AS akan diblokir. Warga negara maupun perusahaan Amerika juga dilarang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang dikenai sanksi.

Selain itu, lembaga keuangan asing yang diketahui memfasilitasi transaksi signifikan bagi pihak yang masuk daftar sanksi dapat menghadapi pembatasan akses ke sistem keuangan AS.

Departemen Keuangan AS menegaskan bahwa tujuan utama sanksi bukan hanya menghukum, tetapi juga mendorong perubahan perilaku pihak-pihak yang dianggap mendukung program militer dan pengadaan senjata Iran.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya