Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Lemahnya tata kelola dinilai menjadi akar persoalan yang membelit Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Karena itu, pimpinan baru BGN diminta segera melakukan pembenahan menyeluruh, terutama pada aspek regulasi dan pengawasan.

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menegaskan persoalan yang muncul selama ini tidak boleh dijadikan alasan untuk mendiskreditkan program MBG. Menurutnya, yang perlu dibenahi adalah tata kelola lembaganya.

"Kita terbuka mengakui bahwa ada masalah pada aspek tata kelola. Tapi tata kelola, jangan kemudian program baik ini dihancurkan, dianggap tidak bagus. Kalau pada tata kelolanya, ayo kita sama-sama benahi," kata Tamsil di Jakarta, Rabu, 10 Juni 2026.

Menurut Tamsil, salah satu kelemahan yang perlu segera diperbaiki adalah belum kuatnya payung aturan dalam pelaksanaan program. Ia menilai berbagai tindakan korektif yang selama ini dilakukan BGN perlu didukung regulasi yang jelas agar memiliki kepastian hukum.

"Misalnya hanya karena melihat ini kotor, disuspend. Tapi ini tidak cukup. Untuk selanjutnya buatkan aturannya secara jelas. Ada dendanya, ada apanya, dibuat seperti itu," ujarnya.

Ia menilai BGN perlu segera menyusun berbagai peraturan internal yang mengatur standar operasional, mekanisme pengawasan, hingga sanksi bagi pelaksana yang melakukan pelanggaran.

"Yang melakukan penyimpangan, penyimpangannya seperti apa, dibuat aturannya sekarang," tegasnya.

Selain memperkuat regulasi, Tamsil juga mendorong BGN memperluas pelatihan dan pendampingan bagi pelaksana program di lapangan agar kualitas tata kelola dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan.

Menurutnya, pembenahan tata kelola menjadi kunci agar program MBG dapat terus berjalan tanpa dibayangi persoalan yang berulang.

"Sumber-sumber pendanaan yang tidak menggantungkan kepada APBN itu yang harus kita gali," pungkasnya.