DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu dibenahi dari sisi tata kelola. Namun, penataan ulang tersebut sebaiknya tidak dilakukan dengan menghentikan secara mendadak dapur-dapur yang sudah beroperasi.

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengatakan langkah pembenahan yang dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru merupakan hal positif. Meski demikian, perbaikan tata kelola perlu dilakukan secara terukur agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.

"Gebrakan Kepala BGN yang baru bagus, tetapi harus disertai tata kelola yang memadai. Salah satunya terkait banyaknya dapur yang di-suspend," kata Tamsil di Jakarta, Rabu, 10 Juni 2026.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan kategorisasi terhadap dapur MBG yang bermasalah, sehingga pembenahan dapat dilakukan tanpa mengganggu fasilitas yang telah berjalan.

"Mestinya dibuat kategorisasi. Kalau yang sudah berjalan tiba-tiba diputus, itu menjadi masalah baru lagi. Bagaimana pula dengan yang bangunannya sudah jadi?" tegasnya.

Tamsil mengaku menerima berbagai laporan terkait pelaksanaan MBG di lapangan, termasuk dugaan adanya praktik titipan dalam pengelolaan dapur. Karena itu, ia mendukung langkah penataan ulang program agar pelaksanaannya lebih tertib dan akuntabel.

Meski begitu, ia menilai berbagai persoalan tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan program MBG gagal.

"Semua masalah MBG yang saya lihat ada pada pelaksanaannya di lapangan, bukan karena programnya jelek," ungkap dia.

Ia menambahkan, kritik terhadap pelaksanaan MBG perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya perbaikan program. Menurutnya, MBG memiliki dampak ekonomi yang cukup luas, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja.

"Kalau ada masalah, ya harus diperbaiki karena memang faktanya ada masalah," pungkasnya.