Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat DPP Hanura, Adil Supatra Akbar (kedua dari kanan). (Foto: Dokumentasi Hanura)
Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat DPP Hanura, Adil Supatra Akbar (kedua dari kanan). (Foto: Dokumentasi Hanura)
Bantahan ini disampaikan Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat DPP Hanura, Adil Supatra Akbar, menyusul beredarnya informasi yang menuding Hanura memiliki dua yayasan yang terlibat dalam pengelolaan program MBG.
"DPP Partai Hanura memandang perlu menyampaikan klarifikasi resmi kepada publik sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik dalam menjaga integritas serta nama baik partai," kata Adil dalam jumpa pers di Kantor DPP Hanura, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juni 2026.
Populer
Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15
Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11
Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16
Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33
Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07
Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18
Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04
UPDATE
Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13
Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10
Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10
Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57
Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51
Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41
Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21
Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21
Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11
Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09