Berita

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira (Foto: RMOL Faisal Aristama)

Politik

Pemerintah Didorong Terbuka soal Dugaan Perusakan SDN Wolomoni

RABU, 10 JUNI 2026 | 19:01 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Insiden dugaan perusakan sebagian bangunan SDN Wolomoni di Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), demi proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) harus disampaikan secara terbuka.

"Jangan sampai satu program pemerintah justru ”memotong” atau mengorbankan program pemerintah lainnya, terlebih yang berkaitan dengan pendidikan," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira, dalam keterangan resmi Rabu 10 Juni 2026.

Andreas mengatakan banyak pihak yang mengecam peristiwa tersebut, dan bisa saja menjadi preseden buruk dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah.


"Perlu ada penjelasan lanjutan dari pelaksana dan pengelola program," kata Andreas.

Berdasarkan informasi dan viral di media sosial, ada video yang menunjukkan seorang pria berpakaian loreng memotong tiang penyangga ruang kelas, lalu sebuah eskavator masuk melewati sisi bangunan sekolah dan pagar sekolah yang direncanakan akan dibangun Koperasi Desa Merah Putih.

Menyikapi hal ini, Markas Besar (Mabes) TNI akhirnya buka suara dan menegaskan narasi yang beredar luas di media sosial tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. 

“Ada katanya dipotong beritanya, videonya, ‘menggusur sekolah’. Yang bahaya caption-nya, ‘Babinsa lebih mengutamakan Kopdes daripada sekolah’,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Muhammad Nas di Mabes TNI, Cilangkap, Selasa 9 Juni 2026.

Menurut Nas, kehadiran anggota Babinsa di lokasi bukan untuk menggusur bangunan sekolah namun, untuk membantu pekerjaan proyek pembangunan yang posisinya berada di belakang area sekolah.

“Ternyata rekan-rekan sekalian, bukan menggusur sekolah. Bukan Kopdes untuk menggantikan sekolah, bukan. Kopdes itu dibangun di belakang sekolah,” kata Nas.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya