Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Politik

Komentar Purbaya soal Risiko Kuota BBM Subsidi Jebol: Tanya Pak Bahlil

RABU, 10 JUNI 2026 | 14:42 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan urusan pengendalian kuota BBM subsidi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyusul kenaikan harga BBM nonsubsidi yang mulai berlaku pada Rabu 10 Juni 2026.

"Itu nanya ke Pak Bahlil. Mesti ada metode lagi. Nozzle control kalau enggak salah, tanya Pak Bahlil yang ngerti," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 10 Juni 2026.

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi mulai hari ini. Harga Pertamax (RON 92) naik lebih dari 30 persen dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Green (RON 95) meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.


Kenaikan harga tersebut memunculkan kekhawatiran adanya migrasi pengguna BBM nonsubsidi ke BBM subsidi yang berpotensi menambah beban kuota yang telah ditetapkan pemerintah.

Istilah nozzle control sendiri merujuk pada mekanisme pengendalian penyaluran BBM di SPBU melalui sistem yang terintegrasi dengan pompa pengisian. 

Skema ini umumnya digunakan untuk memastikan BBM subsidi hanya dapat dibeli oleh kendaraan yang berhak, termasuk melalui pembatasan volume pembelian maupun verifikasi data kendaraan.

Meski demikian, Purbaya menilai dampak kenaikan Pertamax relatif terbatas karena tidak digunakan oleh angkutan umum maupun kendaraan pengangkut barang yang menjadi tulang punggung distribusi logistik.

"Harusnya limited karena bukan buat angkutan umum, angkutan barang enggak pakai (Pertamax)," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Rabu 10 Juni 2026.

"Dampaknya harusnya relatif minim karena kan Pertamax enggak dipakai angkutan barang," tambahnya singkat.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya