Berita

(Foto: Dok. Indopol Survei)

Politik

Survei: Publik Puas dengan Berjalannya Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat

SELASA, 09 JUNI 2026 | 16:12 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Tingkat kepuasan publik terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berada di angka 45,21%.

Begitu dikatakan Direktur Eksekutif Indopol Survei & Consulting Ratno Sulistiyanto dalam rilis survei terbaru di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa 9 Juni 2026.

"Angka kepuasan ini didominasi oleh 44,23% responden yang menyatakan puas dan hanya 0,98% responden yang merasa sangat puas," kata Ratno.


Di sisi lain, dipaparkan Ratno, terdapat sentimen negatif dan ambivalensi yang cukup tebal di tengah masyarakat, di mana 35,93% responden memilih bersikap ragu-ragu/netral. 

Sementara itu, total publik yang menyatakan tidak puas mencapai 18,86%, dengan rincian 15,53% merasa tidak puas dan 3,33% merasa sangat tidak puas terhadap jalannya demokrasi saat ini.

Ratno menyampaikan, kepuasan pada demokrasi juga relevan dengan pandangan publik terkait dengan kebebasan berpendapat atau menyampaikan gagasan.

Katanya, mayoritas responden menyatakan puas dengan total tingkat kepuasan mencapai 62,36%, yang terdiri dari 60% puas dan 2,36% sangat puas. 

Sementara itu, responden yang menyatakan tidak puas mencapai 30,98%, terdiri dari 27,97% tidak puas dan 3,01% sangat tidak puas. 

"Adapun 6,67% responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab," pungkasnya.

Survei dilaksanakan 26 Mei-1 Juni 2026 terhadap 1.230 responden di 38 provinsi, menggunakan metode Multistage Random Sampling dengan Margin of Error ±2,8% pada tingkat kepercayaan 95%.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya