Berita

Bupati Muara Enim Edison. (Foto: RMOL/Jamaludin)

Hukum

Uang Tunai dan Rekening Penampungan Hampir Rp2 Miliar Diamankan dari OTT Bupati Muara Enim

SELASA, 09 JUNI 2026 | 12:58 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Uang tunai hingga rekening penampungan senilai hampir Rp2 miliar menjadi barang bukti yang diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Muara Enim, Edison.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, setelah melakukan OTT sejak Minggu malam, 7 Juni 2026, KPK menetapkan empat dari 10 orang yang diamankan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim.

"Dari empat pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, ada dari sisi PN (Penyelenggara Negara), ada juga dari sisi swasta. Benar, salah satunya adalah Bupati," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa siang, 9 Juni 2026.


Selain itu, kata Budi, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dan uang yang tersimpan di dalam rekening penampungan. Uang yang diamankan dalam bentuk rupiah, dolar, dan riyal Saudi.

"Total sekitar hampir Rp2 miliar yang diamankan oleh tim dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini," ungkap Budi.

Budi menyebut, rekening penampungan tersebut digunakan tersangka untuk menampung uang suap dari pihak swasta.

"Untuk detailnya nanti kami akan sampaikan dalam konferensi pers yang dijadwalkan sore ini," pungkas Budi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Edison selaku Bupati Muara Enim periode 2025-2030, Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudavaan tahun 2026, Adi Triadi selaku keponakan Edison, dan Cory Erin Hardi selaku Marketing PT Millenium Solusi Abadi.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya