Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal/RMOL
Rencana Presiden Prabowo Subianto menunjuk Presiden Partai Buruh Said Iqbal sebagai penasihat presiden dinilai perlu dipertimbangkan secara matang. Penilaian itu disampaikan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga.
Menurut Jamiluddin, bertambahnya jumlah penasihat presiden bukan menjadi persoalan selama figur yang ditunjuk memiliki kapasitas, pengalaman, dan kebijaksanaan dalam melihat berbagai persoalan bangsa secara menyeluruh.
"Kalau itu benar, penasihat presiden tentu bertambah banyak. Hal itu tentu tidak menjadi masalah bila penasihat yang ditunjuk punya kapasitas yang mumpuni dan bijak dalam melihat persoalan," kata Jamiluddin kepada wartawan di Jakarta, Senin 8 Juni 2026.
Jamiluddin mengakui Said Iqbal memiliki rekam jejak panjang dalam memperjuangkan isu ketenagakerjaan. Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi modal penting untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan yang menyangkut kepentingan pekerja.
"Said Iqbal tentu layak bila menjadi penasihat presiden di bidang ketenagakerjaan. Sebab, pengalamannya memimpin asosiasi buruh sangat berguna bagi presiden untuk melahirkan kebijakan yang berpihak kepada pekerja," ujarnya.
Namun, Jamiluddin menilai Said Iqbal selama ini cenderung melihat persoalan ketenagakerjaan dari perspektif pekerja semata dan kurang memperhatikan kepentingan pelaku usaha sebagai bagian dari ekosistem ketenagakerjaan.
"Hanya saja, Said Iqbal bukanlah sosok yang bijak dalam mengatasi persoalan ketenagakerjaan. Said Iqbal kerap melihat persoalan ketenagakerjaan lebih parsial, dari sisi tenaga kerja saja. Ia kerap abai melihat dari sisi pengusaha," tegasnya.
Menurut Jamiluddin, seorang penasihat presiden seharusnya mampu memandang setiap persoalan secara utuh dan komprehensif. Dengan demikian, berbagai masalah dapat dipetakan secara lebih objektif sehingga solusi yang dirumuskan mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.
"Sebagai penasihat presiden idealnya melihat persoalan ketenagakerjaan secara komprehensif. Dengan begitu, permasalahan ketenagakerjaan dapat dipetakan dengan baik sehingga solusi yang diambil tepat sasaran," katanya.
Atas dasar itu, Jamiluddin berpandangan bahwa pengalaman di bidang tertentu saja belum cukup untuk menduduki posisi penasihat presiden. Jabatan tersebut membutuhkan sosok yang mampu melihat persoalan secara luas, objektif, dan bijaksana.
"Untuk menjadi penasihat presiden tak cukup hanya mengandalkan pengalaman dalam bidang tertentu. Perlu sosok yang bijaksana dan melihat persoalan secara komprehensif. Hal ini kiranya yang kurang dimiliki Said Iqbal untuk menjadi penasihat presiden," pungkasnya.
