Berita

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal/RMOL

Politik

Pengamat: Said Iqbal Kurang Tepat Jadi Penasihat Presiden

SENIN, 08 JUNI 2026 | 10:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rencana Presiden Prabowo Subianto menunjuk Presiden Partai Buruh Said Iqbal sebagai penasihat presiden dinilai perlu dipertimbangkan secara matang. Penilaian itu disampaikan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga.

Menurut Jamiluddin, bertambahnya jumlah penasihat presiden bukan menjadi persoalan selama figur yang ditunjuk memiliki kapasitas, pengalaman, dan kebijaksanaan dalam melihat berbagai persoalan bangsa secara menyeluruh.

"Kalau itu benar, penasihat presiden tentu bertambah banyak. Hal itu tentu tidak menjadi masalah bila penasihat yang ditunjuk punya kapasitas yang mumpuni dan bijak dalam melihat persoalan," kata Jamiluddin kepada wartawan di Jakarta, Senin 8 Juni 2026. 


Jamiluddin mengakui Said Iqbal memiliki rekam jejak panjang dalam memperjuangkan isu ketenagakerjaan. Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi modal penting untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan yang menyangkut kepentingan pekerja.

"Said Iqbal tentu layak bila menjadi penasihat presiden di bidang ketenagakerjaan. Sebab, pengalamannya memimpin asosiasi buruh sangat berguna bagi presiden untuk melahirkan kebijakan yang berpihak kepada pekerja," ujarnya.

Namun, Jamiluddin menilai Said Iqbal selama ini cenderung melihat persoalan ketenagakerjaan dari perspektif pekerja semata dan kurang memperhatikan kepentingan pelaku usaha sebagai bagian dari ekosistem ketenagakerjaan.

"Hanya saja, Said Iqbal bukanlah sosok yang bijak dalam mengatasi persoalan ketenagakerjaan. Said Iqbal kerap melihat persoalan ketenagakerjaan lebih parsial, dari sisi tenaga kerja saja. Ia kerap abai melihat dari sisi pengusaha," tegasnya.

Menurut Jamiluddin, seorang penasihat presiden seharusnya mampu memandang setiap persoalan secara utuh dan komprehensif. Dengan demikian, berbagai masalah dapat dipetakan secara lebih objektif sehingga solusi yang dirumuskan mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.

"Sebagai penasihat presiden idealnya melihat persoalan ketenagakerjaan secara komprehensif. Dengan begitu, permasalahan ketenagakerjaan dapat dipetakan dengan baik sehingga solusi yang diambil tepat sasaran," katanya.

Atas dasar itu, Jamiluddin berpandangan bahwa pengalaman di bidang tertentu saja belum cukup untuk menduduki posisi penasihat presiden. Jabatan tersebut membutuhkan sosok yang mampu melihat persoalan secara luas, objektif, dan bijaksana.

"Untuk menjadi penasihat presiden tak cukup hanya mengandalkan pengalaman dalam bidang tertentu. Perlu sosok yang bijaksana dan melihat persoalan secara komprehensif. Hal ini kiranya yang kurang dimiliki Said Iqbal untuk menjadi penasihat presiden," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya