Ilustrasi. (Foto: Generate AI)
PENUTUPAN perdagangan valuta asing pada Jumat, 5 Juni 2026, menunjukkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di level Rp18.036. Di saat bersamaan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada posisi 5.595.
Kinerja makroekonomi ini berada jauh di bawah asumsi makro APBN 2026 yang menargetkan rupiah di angka Rp 16.599 per dolar AS. Padahal, ekspektasi konsensus pasar untuk akhir tahun berada di level 7.200 menurut skenario moderat BRI dan Danareksa Sekuritas. Jarak yang melebar antara realisasi dan target ini memicu pertanyaan besar: bagaimana kondisi perekonomian Indonesia dalam jangka pendek?
Harapan Politik vs Kenyataan Pasar
Di atas kertas, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memiliki fundamen politik yang sangat kuat. Dukungan legislatif yang mencapai lebih dari 80 persen memberikan jaminan stabilitas hingga 2029.
Hal ini diperkuat oleh hasil survei Poltracking Indonesia per 4 Juni 2026 yang mencatat tingkat kepuasan publik sebesar 72,2 persen dan kepercayaan publik 74,2 persen--senada dengan temuan Nusantara Riset Indonesia, Median, dan Indikator Politik Indonesia.
Namun, realitas politik domestik ini berbanding terbalik dengan sentimen pasar global. Tekanan geopolitik dunia dan kalkulasi investor bebas tidak bergerak simetris dengan kepuasan sosiologis di dalam negeri.
Pasar global tampaknya memberikan respons dingin, tercermin dari tekanan bertubi-tubi pada Rupiah dan IHSG. Investor global saat ini terlihat lebih bersandar pada penilaian objektif lembaga rating internasional dibanding pernyataan normatif pemerintah:
1. Moody’s: Mempertahankan peringkat Indonesia pada Baa2, namun memangkas prospek (outlook) dari stabil menjadi negatif akibat sorotan terhadap transparansi serta daya prediktabilitas kebijakan fiskal dan moneter.
2. Fitch Ratings: Menurunkan prospek ke negatif (peringkat BBB) karena menilai ketidakpastian kebijakan dapat memperlemah prospek fiskal jangka menengah, terutama terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan tata kelola investasi Danantara.
3. Morgan Stanley: Memberikan pandangan underweight terhadap alokasi investasi saham Indonesia akibat kecemasan atas rasio utang terhadap PDB yang berpotensi membebani APBN masa depan.
Rapuhnya sentimen ini memicu aliran modal keluar (capital outflow) secara masif. Imbasnya mulai dirasakan masyarakat di sektor riil. Upaya menahan subsidi BBM memicu antrean panjang armada logistik di berbagai SPBU, sementara harga kebutuhan pokok merangkak naik dan pasokan minyak goreng subsidi di lapangan kian terbatas.
Ujian Konsistensi Kebijakan
Menghadapi dinamika global ini, pemerintah merespons dengan kebijakan yang defensif guna mempertahankan stabilitas ekonomi makro. Namun, sikap bersikukuh ini menuntut pengorbanan besar dari pelaku ekonomi, konsumen domestik, hingga BUMN yang bergantung pada bahan baku impor.
Mengharapkan adanya reformasi struktural total yang drastis seperti masa transisi 1998 tampaknya bukan menjadi pilihan utama pemerintah saat ini. Kabinet saat ini memilih bertahan dengan arah kebijakan yang sudah digariskan.
Pada akhirnya, waktu yang akan menguji apakah benteng fundamental perekonomian Indonesia benar-benar tangguh menahan ombak ketidakpastian global, atau justru memerlukan evaluasi mendasar demi kesejahteraan publik.
*Penulis adalah peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dan pengajar Universitas Mercu Buana.
