Berita

Menteri Perdagangan sekaligus Ketua DPP Partai Amanat Nasional Budi Santoso. (Foto: Dok. PAN)

Politik

Birokrat Tulen Berbaju PAN, Mendag Budi Santoso Ternyata Loyo Hadapi Pasar

MINGGU, 07 JUNI 2026 | 20:36 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Tata kelola Kementerian Perdagangan (Kemendag) di bawah komando Budi Santoso mendapat rapor merah. Sang menteri dinilai memble lantaran gagal total mengendalikan harga Minyakita yang kini liar melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini sejatinya punya rekam jejak sebagai birokrat Kemendag. Namun pengalamannya ini justru gagal menjinakkan harga pangan.

"Rekam karier Mendag Budi Santoso sebagai birokrat murni yang menghabiskan sebagian besar waktunya di Kemendag ternyata mengecewakan publik. Semestinya, sebagai orang dalam, dia bisa diandalkan," cetus Pengamat Citra Institute, Efriza saat dihubungi Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 7 Juni 2026.


Efriza menilai, modal besar Budi Santoso yang sangat paham rantai distribusi, tata niaga, hingga pengawasan pasar seperti tidak berbekas. Sebagai birokrat senior, Budi dianggap abai dan minim empati sosial terhadap jeritan emak-emak di akar rumput.

Ironisnya, alih-alih memberantas mafia atau membenahi distribusi, Kemendag justru melempar sinyal bakal menaikkan harga Minyakita di atas HET saat ini. Kebijakan ini dinilai menjadi bukti sahih bahwa Kemendag gagal memberikan rasa aman bagi ekonomi wong cilik.

"Sayangnya, ketika harga Minyakita berkali-kali jebol dari HET dan keluhan terus bermunculan, publik malah diajak maklum. Alasan yang dipakai selalu klasik, karena harga CPO dan Tandan Buah Segar (TBS) sawit fluktuatif," sindir Efriza.

Bagi Citra Institute, sikap permisif Kemendag ini memperlihatkan rapuhnya ketegasan kepemimpinan di era kabinet baru ini. Budi Santoso dianggap gagal total menjaga stabilitas harga dan menutup mata dari karut-marutnya pengawasan di pasar.

"Fakta ini menunjukkan lemahnya ketegasan kepemimpinan Budi Santoso dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Pengawasan atas carut-marutnya HET Minyakita sangat lemah, padahal kepentingan masyarakat harusnya jadi yang utama," pungkas Efriza.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

UPDATE

Persib Naik Peringkat Usai Tahan Imbang Dewa United

Senin, 12 Oktober 2026 | 02:20

Menata Kembali Pendidikan Kita

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:58

Koperasi di Bima Sukses Produksi Garam Merah Putih

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:35

Golkar Perkenalkan Sistem Dapil Nasional, Begini Penjelasannya

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:15

Dua Tahun Prabowo-Gibran: Paradoks Kebijakan Pertahanan Negara

Senin, 12 Oktober 2026 | 00:48

Baintelkam Polri Alami Perombakan di Era Suyudi

Senin, 12 Oktober 2026 | 00:20

Taruna Merah Putih Gelar Taman Talks Kupas Masa Depan Kerja di Era AI

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:45

Polemik Revitalisasi Taman Coatesville, Warga Protes Bangunan 480 Meter Persegi

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:33

Pangandaran Run 2026 Rajut Kebersamaan TNI dan Rakyat

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:18

Manggala Agni Turun Tangan Padamkan Karhutla yang Mendekati Permukiman

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:07

Selengkapnya