Berita

Menteri Perdagangan sekaligus Ketua DPP Partai Amanat Nasional Budi Santoso. (Foto: Dok. PAN)

Politik

Birokrat Tulen Berbaju PAN, Mendag Budi Santoso Ternyata Loyo Hadapi Pasar

MINGGU, 07 JUNI 2026 | 20:36 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Tata kelola Kementerian Perdagangan (Kemendag) di bawah komando Budi Santoso mendapat rapor merah. Sang menteri dinilai memble lantaran gagal total mengendalikan harga Minyakita yang kini liar melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini sejatinya punya rekam jejak sebagai birokrat Kemendag. Namun pengalamannya ini justru gagal menjinakkan harga pangan.

"Rekam karier Mendag Budi Santoso sebagai birokrat murni yang menghabiskan sebagian besar waktunya di Kemendag ternyata mengecewakan publik. Semestinya, sebagai orang dalam, dia bisa diandalkan," cetus Pengamat Citra Institute, Efriza saat dihubungi Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 7 Juni 2026.


Efriza menilai, modal besar Budi Santoso yang sangat paham rantai distribusi, tata niaga, hingga pengawasan pasar seperti tidak berbekas. Sebagai birokrat senior, Budi dianggap abai dan minim empati sosial terhadap jeritan emak-emak di akar rumput.

Ironisnya, alih-alih memberantas mafia atau membenahi distribusi, Kemendag justru melempar sinyal bakal menaikkan harga Minyakita di atas HET saat ini. Kebijakan ini dinilai menjadi bukti sahih bahwa Kemendag gagal memberikan rasa aman bagi ekonomi wong cilik.

"Sayangnya, ketika harga Minyakita berkali-kali jebol dari HET dan keluhan terus bermunculan, publik malah diajak maklum. Alasan yang dipakai selalu klasik, karena harga CPO dan Tandan Buah Segar (TBS) sawit fluktuatif," sindir Efriza.

Bagi Citra Institute, sikap permisif Kemendag ini memperlihatkan rapuhnya ketegasan kepemimpinan di era kabinet baru ini. Budi Santoso dianggap gagal total menjaga stabilitas harga dan menutup mata dari karut-marutnya pengawasan di pasar.

"Fakta ini menunjukkan lemahnya ketegasan kepemimpinan Budi Santoso dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Pengawasan atas carut-marutnya HET Minyakita sangat lemah, padahal kepentingan masyarakat harusnya jadi yang utama," pungkas Efriza.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Polisi Pastikan Pengemudi Pikap yang Tabrak Petugas di Gerbang DPR Mabuk Alkohol

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:26

Wakil Presiden Tanzania Emmanuel Nchimbi Mundur Usai Berselisih dengan Presiden

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:18

Wall Street Melemah, Investor Cermati Pidato Kevin Warsh

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:14

Dony Oskaria Bongkar Penataan BUMN: 290 Selesai, 254 Jadi Target

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:03

Banjir Nepal Tewaskan Ratusan Orang, Paus Leo XIV Kirim Doa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:46

Saham Eropa Melesat Cantik Dipimpin Sektor Mewah dan Perbankan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:34

Dua Sumur Baru PHSS di Struktur Semberah Lampaui Target Produksi Migas

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:19

PKM Dorong Keluarga Muba Naik Kelas, Rp25 Juta Jadi Modal Kemandirian Ekonomi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:07

Ichsanuddin Noorsy dan Pemikiran Ekonomi Konstitusi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 06:54

MBG Jadi Bantalan Ekonomi Masyarakat Bawah, Kritik jadi Evaluasi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 06:46

Selengkapnya