Berita

Menteri Perdagangan sekaligus Ketua DPP Partai Amanat Nasional Budi Santoso. (Foto: Dok. PAN)

Politik

Birokrat Tulen Berbaju PAN, Mendag Budi Santoso Ternyata Loyo Hadapi Pasar

MINGGU, 07 JUNI 2026 | 20:36 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Tata kelola Kementerian Perdagangan (Kemendag) di bawah komando Budi Santoso mendapat rapor merah. Sang menteri dinilai memble lantaran gagal total mengendalikan harga Minyakita yang kini liar melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini sejatinya punya rekam jejak sebagai birokrat Kemendag. Namun pengalamannya ini justru gagal menjinakkan harga pangan.

"Rekam karier Mendag Budi Santoso sebagai birokrat murni yang menghabiskan sebagian besar waktunya di Kemendag ternyata mengecewakan publik. Semestinya, sebagai orang dalam, dia bisa diandalkan," cetus Pengamat Citra Institute, Efriza saat dihubungi Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 7 Juni 2026.


Efriza menilai, modal besar Budi Santoso yang sangat paham rantai distribusi, tata niaga, hingga pengawasan pasar seperti tidak berbekas. Sebagai birokrat senior, Budi dianggap abai dan minim empati sosial terhadap jeritan emak-emak di akar rumput.

Ironisnya, alih-alih memberantas mafia atau membenahi distribusi, Kemendag justru melempar sinyal bakal menaikkan harga Minyakita di atas HET saat ini. Kebijakan ini dinilai menjadi bukti sahih bahwa Kemendag gagal memberikan rasa aman bagi ekonomi wong cilik.

"Sayangnya, ketika harga Minyakita berkali-kali jebol dari HET dan keluhan terus bermunculan, publik malah diajak maklum. Alasan yang dipakai selalu klasik, karena harga CPO dan Tandan Buah Segar (TBS) sawit fluktuatif," sindir Efriza.

Bagi Citra Institute, sikap permisif Kemendag ini memperlihatkan rapuhnya ketegasan kepemimpinan di era kabinet baru ini. Budi Santoso dianggap gagal total menjaga stabilitas harga dan menutup mata dari karut-marutnya pengawasan di pasar.

"Fakta ini menunjukkan lemahnya ketegasan kepemimpinan Budi Santoso dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Pengawasan atas carut-marutnya HET Minyakita sangat lemah, padahal kepentingan masyarakat harusnya jadi yang utama," pungkas Efriza.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Dasco Ungkap Target Closing RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 07 Juni 2026 | 19:49

Ahmad Luthfi Minta Daerah Dilibatkan dalam Evaluasi MBG

Minggu, 07 Juni 2026 | 19:23

Pameran "Aku Arek Suroboyo" Kuak Sisi Lain Bung Karno yang Jarang Diketahui

Minggu, 07 Juni 2026 | 19:11

Usulan Natalius Pigai, Ikhtiar Hadirkan Polri Lebih Modern dan Adaptif

Minggu, 07 Juni 2026 | 18:53

Pajak, Kepercayaan dan Kontrak Sosial

Minggu, 07 Juni 2026 | 18:49

Jalur Titipan SPMB Masuk Pidana Korupsi, Mau Anak Pintar Kok Nyogok...

Minggu, 07 Juni 2026 | 18:23

Jurus Seribu Langkah Gagal, Eksekutor Jambret Jakbar Digulung!

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:36

Ditolak Daerah, Mubes V Kosgoro 1957 Dianggap Cacat Prosedur

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:32

Hari Lingkungan Hidup, Pertamina Gaspol Inovasi Sampah dan Tanam Pohon

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:24

Ini Instruksi Khusus Prabowo ke Seskab Teddy Soal Sekolah Rakyat

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:07

Selengkapnya