Berita

Menteri Perdagangan sekaligus Ketua DPP Partai Amanat Nasional Budi Santoso. (Foto: Dok. PAN)

Politik

Birokrat Tulen Berbaju PAN, Mendag Budi Santoso Ternyata Loyo Hadapi Pasar

MINGGU, 07 JUNI 2026 | 20:36 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Tata kelola Kementerian Perdagangan (Kemendag) di bawah komando Budi Santoso mendapat rapor merah. Sang menteri dinilai memble lantaran gagal total mengendalikan harga Minyakita yang kini liar melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini sejatinya punya rekam jejak sebagai birokrat Kemendag. Namun pengalamannya ini justru gagal menjinakkan harga pangan.

"Rekam karier Mendag Budi Santoso sebagai birokrat murni yang menghabiskan sebagian besar waktunya di Kemendag ternyata mengecewakan publik. Semestinya, sebagai orang dalam, dia bisa diandalkan," cetus Pengamat Citra Institute, Efriza saat dihubungi Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 7 Juni 2026.


Efriza menilai, modal besar Budi Santoso yang sangat paham rantai distribusi, tata niaga, hingga pengawasan pasar seperti tidak berbekas. Sebagai birokrat senior, Budi dianggap abai dan minim empati sosial terhadap jeritan emak-emak di akar rumput.

Ironisnya, alih-alih memberantas mafia atau membenahi distribusi, Kemendag justru melempar sinyal bakal menaikkan harga Minyakita di atas HET saat ini. Kebijakan ini dinilai menjadi bukti sahih bahwa Kemendag gagal memberikan rasa aman bagi ekonomi wong cilik.

"Sayangnya, ketika harga Minyakita berkali-kali jebol dari HET dan keluhan terus bermunculan, publik malah diajak maklum. Alasan yang dipakai selalu klasik, karena harga CPO dan Tandan Buah Segar (TBS) sawit fluktuatif," sindir Efriza.

Bagi Citra Institute, sikap permisif Kemendag ini memperlihatkan rapuhnya ketegasan kepemimpinan di era kabinet baru ini. Budi Santoso dianggap gagal total menjaga stabilitas harga dan menutup mata dari karut-marutnya pengawasan di pasar.

"Fakta ini menunjukkan lemahnya ketegasan kepemimpinan Budi Santoso dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Pengawasan atas carut-marutnya HET Minyakita sangat lemah, padahal kepentingan masyarakat harusnya jadi yang utama," pungkas Efriza.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Menkeu Baru Angkat Bicara Soal Perombakan Pejabat Bea Cukai dan Dirjen Pajak

Senin, 14 September 2026 | 17:28

UPDATE

Dina Sulaeman: Sikap Prabowo Beri Pesan Diplomatik Kuat untuk Palestina

Minggu, 20 September 2026 | 09:51

Ekonom Ungkap Skema Pendidikan Gratis PTN Tanpa Menguras APBN

Minggu, 20 September 2026 | 09:43

Prabowo Berencana Produksi Bensin dari Batu Bara

Minggu, 20 September 2026 | 08:56

Humanika: Jangan Jatuhkan Prabowo Sebelum Lima Tahun

Minggu, 20 September 2026 | 08:49

Sesuai Ambisi Prabowo, Kampus Negeri Jangan Cari Duit dari Mahasiswa Lagi

Minggu, 20 September 2026 | 08:22

Dubes Palestina Ungkap Momen Emosional Saat Peluk Prabowo di Gontor

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Ekonom: Prabowo Tinggal Lanjutkan Pendidikan Gratis dari SBY

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Keretakan Peradaban

Minggu, 20 September 2026 | 07:38

Wadanyon OPM Kodap 35 Bintang Timur Yahukimo Diringkus TNI

Minggu, 20 September 2026 | 06:46

DPD Tawarkan Solusi Netral Fiskal Demi Ekonomi Berlari Kencang

Minggu, 20 September 2026 | 06:19

Selengkapnya