Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi R.)

Politik

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

MINGGU, 07 JUNI 2026 | 09:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Munculnya rumor reshuffle kabinet yang disebut-sebut menyasar Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mendapat perhatian dari pengamat politik Adi Prayitno.

Isu tersebut mengemuka di tengah sorotan terhadap kondisi ekonomi nasional, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, beredar spekulasi bahwa Purbaya berpotensi bergeser menempati posisi Gubernur Bank Indonesia.

Meski demikian, Adi menegaskan hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait kabar tersebut. Menurutnya, respons yang muncul dari pemerintah masih bersifat normatif dan belum memberikan kepastian mengenai kemungkinan perombakan kabinet.


"Yang harus dipahami, sampai hari ini belum ada pernyataan resmi terkait rumor reshuffle itu," kata Adi lewat kanal Youtube miliknya, Minggu, 7 Juni 2026.

Direktur Parameter Politik Indonesia itu menilai pembicaraan mengenai pergantian pejabat di sektor ekonomi tidak bisa dilepaskan dari tantangan yang sedang dihadapi pemerintah, terutama terkait stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah.

Karena itu, jika pada akhirnya Presiden Prabowo Subianto memutuskan melakukan reshuffle, maka langkah tersebut harus diarahkan untuk memperkuat kinerja ekonomi nasional.

"Yang penting, kalau terjadi reshuffle, tujuannya adalah bagaimana menstabilkan ekonomi kembali, terutama agar nilai tukar rupiah bisa kembali menguat dan tidak terus mengalami pelemahan seperti sekarang," ujarnya.

Selain itu, Adi menilai pergantian pejabat ekonomi harus mampu mengembalikan optimisme pelaku pasar. Menurutnya, kepercayaan pasar merupakan faktor penting dalam mendukung proses pemulihan ekonomi nasional.

"Yang tidak kalah penting adalah bagaimana pasar mendapatkan keyakinan bahwa ekonomi kita berada di jalur yang tepat sehingga proses pemulihan bisa berjalan lebih baik," pungkasnya.



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya