Berita

Acara Bincang Visioner: Apresiasi Masyarakat terhadap Kepemimpinan Presiden Prabowo (Foto: Idtimewa)

Politik

Stop Ukur Kinerja Pemerintah dari Kebisingan Medsos, Lihat Manfaat Nyata

SABTU, 06 JUNI 2026 | 15:03 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Masyarakat diimbau untuk lebih objektif dalam menilai kinerja pemerintah. 

Ketua Umum Garda Indonesia Visioner (GIV), Faqih, mengingatkan agar publik tidak terjebak dalam pusaran opini media sosial atau narasi politik yang memicu polarisasi.

Dalam acara "Bincang Visioner: Apresiasi Masyarakat terhadap Kepemimpinan Presiden Prabowo” di Jakarta baru-baru ini, ia mengingatkan bahwa mengurus negara sebesar Indonesia dengan kompleksitas masalahnya bukanlah perkara instan. 


Kunci utama dalam menilai pemerintah adalah dengan melihat arah kebijakan, kerja nyata, dan dampak langsung yang dirasakan oleh rakyat.

"Sering kali kita terlalu cepat menyimpulkan kegagalan hanya dari potongan video, judul provokatif, atau narasi yang sengaja digoreng untuk menjatuhkan. Padahal, rapor pemerintah itu ada pada dampak nyatanya di masyarakat, bukan dari bisingnya kolom komentar," ujar Faqih, dikutip Sabtu 6 Juni 2026.

Faqih menegaskan, mengapresiasi kebijakan yang bagus bukan berarti menjadi pendukung buta. Kritik tetap menjadi instrumen penting dalam demokrasi, asalkan disampaikan secara konstruktif dan bertujuan untuk memperbaiki keadaan.

"Kalau kebijakannya bagus, sewajarnya kita dukung. Kalau ada yang kurang, tentu harus dikritik. Tapi ingat, kritik yang sehat itu beda jauh dengan kebencian yang membabi buta," tambahnya.

Saat ini, Faqih melihat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah fokus mengejar target pembangunan lewat visi Asta Cita. Mulai dari penguatan ekonomi, kesejahteraan sosial, kualitas SDM, ketahanan pangan, hingga sektor pertahanan negara.

Ia menyadari tidak ada hasil yang sempurna dalam sekejap. Namun, komitmen dan langkah konkret untuk mengurai masalah menahun bangsa ini harus diapresiasi.

"Di dunia ini, tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua orang. Tapi jika manfaatnya jauh lebih besar bagi rakyat, artinya pemerintah sudah berjalan di trek yang benar," jelasnya.

Sejumlah program strategis juga menjadi sorotan Faqih, seperti stabilitas ekonomi, hilirisasi industri, investasi pembuka lapangan kerja, hingga penguatan pangan dan pertahanan. Baginya, ini semua adalah investasi jangka panjang.

"Ini bukan kerjaan kecil. Masyarakat perlu memberikan ruang bagi pemerintah untuk bekerja, sembari tetap mengawal agar kebijakannya tidak melenceng dari kepentingan rakyat," kata Faqih.

Menutup pernyataannya, Faqih mengajak semua pihak untuk move on dari sisa-sisa rivalitas pemilu dan kembali bersatu demi Indonesia yang lebih maju. Demokrasi yang sehat membutuhkan kedewasaan, tahu kapan harus mengkritik, dan tahu kapan harus mengapresiasi.

"Tidak semua dukungan itu artinya menjilat atau jadi buzzer. Kadang, mendukung kebijakan yang baik adalah bentuk kepedulian pada stabilitas negara. Pada akhirnya, yang paling penting bukan siapa presidennya, tapi apakah rakyat merasakan manfaatnya. Jika iya, kita harus jujur mengakuinya," tutup Faqih.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cerita Zulhas, Numpang Helikopter TNI ke Bogor

Kamis, 17 September 2026 | 21:47

Hari Transportasi Nasional, Momentum Wujudkan Kedaulatan Energi Bersama Program B50

Kamis, 17 September 2026 | 21:17

Ulasan Buku: Sumbangan Filsafat dari Indonesia untuk Dunia yang Kehilangan Makna

Kamis, 17 September 2026 | 21:15

KPK Amankan Dokumen dan Bukti Elektronik dari Penggeledahan di Kementerian ATR/BPN

Kamis, 17 September 2026 | 20:53

Bahlil Pastikan BUK Pengganti SKK Migas Langsung di Bawah Presiden

Kamis, 17 September 2026 | 20:41

Haji Isam Borong 10 Miliar Saham Bayan Resources

Kamis, 17 September 2026 | 20:21

Prabowo Pimpin Sidang Dewan Energi Nasional, Dorong Persiapan Produksi E50

Kamis, 17 September 2026 | 20:04

Ekoteologi PTKIN Raih Penghargaan UI GreenMetric 2026

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Ratusan Karyawan PT HD Arjuna Tuntut Kembali Bekerja

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Bahlil Akui Kasus Korupsi Fahd A Rafiq Musibah bagi Golkar

Kamis, 17 September 2026 | 19:38

Selengkapnya