Berita

Ilustrasi (Artificial Intelligence)

Publika

Membungkam Suara, Mematikan Demokrasi

SELASA, 02 JUNI 2026 | 04:08 WIB

DI tengah derasnya arus informasi dan semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan, muncul fenomena yang patut menjadi perhatian bersama: kritik yang dibalas dengan intimidasi, aspirasi yang dijawab dengan tekanan, dan suara-suara publik yang berusaha dibungkam ketika mengungkapkan kebenaran.

Sebagai warga negara, masyarakat memiliki hak untuk bertanya, mengkritik, mengawasi, dan menyampaikan pendapat terhadap berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Hal tersebut bukanlah pemberian dari siapa pun, melainkan amanat konstitusi yang menjadi salah satu fondasi utama kehidupan demokrasi.

Namun dalam praktiknya, tidak sedikit masyarakat, mahasiswa, aktivis, jurnalis, maupun tokoh publik yang menghadapi tekanan ketika menyampaikan kritik terhadap kebijakan, dugaan penyimpangan anggaran, pelayanan publik yang buruk, maupun berbagai persoalan yang berdampak langsung kepada rakyat. 


Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa ruang demokrasi yang seharusnya terbuka justru perlahan dipenuhi rasa takut.

Demokrasi tidak pernah dibangun oleh keheningan. Demokrasi lahir dan tumbuh dari keberanian masyarakat untuk menyampaikan pendapat serta kesediaan para pemangku kepentingan untuk mendengarkan. 

Ketika kritik dianggap sebagai ancaman dan perbedaan pandangan diperlakukan sebagai permusuhan, maka yang sesungguhnya sedang terancam bukanlah individu yang berbicara, melainkan kualitas demokrasi itu sendiri.

Sejarah mengajarkan bahwa banyak perubahan besar lahir dari suara-suara yang pada awalnya dianggap mengganggu kenyamanan kekuasaan. 

Berbagai praktik korupsi terungkap karena keberanian masyarakat melapor. Berbagai kebijakan yang merugikan rakyat diperbaiki karena adanya kritik dan pengawasan publik. 

Oleh sebab itu, kritik tidak seharusnya dipandang sebagai musuh, melainkan sebagai instrumen perbaikan yang sangat diperlukan dalam tata kelola pemerintahan yang sehat.

Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang anti kritik. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi dan menjawabnya dengan transparansi, argumentasi, serta tindakan nyata. 

Sebaliknya, ketika intimidasi menjadi jawaban atas kritik, maka kepercayaan publik akan terkikis dan jarak antara rakyat dengan para pengambil kebijakan akan semakin lebar.

Saat ini masyarakat membutuhkan jaminan bahwa ruang kebebasan berekspresi tetap terlindungi. Tidak boleh ada warga negara yang merasa takut untuk menyampaikan kebenaran. 

Tidak boleh ada masyarakat yang ragu untuk mengawasi penggunaan uang rakyat. Dan tidak boleh ada upaya yang membuat publik kehilangan keberanian untuk bersuara demi kepentingan bersama.

Kebebasan berpendapat bukanlah ancaman bagi negara. Justru kebebasan berpendapat merupakan salah satu kekuatan yang menjaga negara tetap berada di jalur yang benar. 

Demokrasi yang sehat membutuhkan kritik. Demokrasi yang sehat membutuhkan pengawasan. Demokrasi yang sehat membutuhkan keberanian rakyat untuk bersuara.

Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa untuk menjaga ruang demokrasi yang terbuka, menghormati perbedaan pendapat, serta menolak segala bentuk intimidasi terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai dan bertanggung jawab.

Karena pada akhirnya, demokrasi tidak akan hancur oleh banyaknya kritik. Demokrasi akan hancur ketika rakyat tidak lagi berani berbicara.

"Suara rakyat bukan ancaman bagi demokrasi. Justru suara rakyat adalah napas yang membuat demokrasi tetap hidup."

Fajar Alamsyah
Aktivis Kepemudaan dan Pengawas Kebijakan Publik

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya