Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: YouTube Sekretariat Presiden)

Politik

Ekonom Respons Kritik The Economist: Kebijakan Prabowo Berorientasi Kerakyatan

SENIN, 25 MEI 2026 | 18:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ekonom Surya Vandiantara merespons kritik yang disampaikan media Inggris, The Economist, terkait pengelolaan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Surya memandang, kebijakan ekonomi yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo saat ini berorientasi pada kemandirian dan pemerataan, sehingga banyak program pemerintah yang sifatnya kerakyatan.  

"Berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis, Kopdes Merah Putih, Ketahanan Pangan, dan Danantara, sejatinya merupakan kebijakan yang ditujukan agar bangsa Indonesia bisa berdikari, tanpa bergantung kepada negara manapun," kata Surya, dikutip Senin 25 Mei 2026.


Sementara, Surya memerhatikan cara pandang The Economist menilai pemerintah terlalu intervensi pada ekonomi karena program-program kerakyatan tersebut.

"Aliran ekonomi pasar bebas yang diamini oleh The Economist, sebenarnya menginginkan agar setiap kegiatan ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa ada intervensi ataupun campur tangan pemerintah," ujar Surya.

Oleh karena itu, menurut pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini, The Economist sangat gencar memberikan kritik terhadap berbagai program yang tidak sejalan dengan paradigma ekonomi tersebut. 

"Negeri imperialis dengan kepemilikan modal besar tentunya akan dengan mudah menguasai pasar di Indonesia, apabila aliran ekonomi pasar bebas seperti yang diinginkan oleh The Economist diterapkan," kata Surya. 

"Para pengusaha UMKM, seperti pedagang pasar dan petani kecil, tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan raksasa dari negeri imperialis," sambungnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya