Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: YouTube Sekretariat Presiden)

Politik

Ekonom Respons Kritik The Economist: Kebijakan Prabowo Berorientasi Kerakyatan

SENIN, 25 MEI 2026 | 18:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ekonom Surya Vandiantara merespons kritik yang disampaikan media Inggris, The Economist, terkait pengelolaan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Surya memandang, kebijakan ekonomi yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo saat ini berorientasi pada kemandirian dan pemerataan, sehingga banyak program pemerintah yang sifatnya kerakyatan.  

"Berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis, Kopdes Merah Putih, Ketahanan Pangan, dan Danantara, sejatinya merupakan kebijakan yang ditujukan agar bangsa Indonesia bisa berdikari, tanpa bergantung kepada negara manapun," kata Surya, dikutip Senin 25 Mei 2026.


Sementara, Surya memerhatikan cara pandang The Economist menilai pemerintah terlalu intervensi pada ekonomi karena program-program kerakyatan tersebut.

"Aliran ekonomi pasar bebas yang diamini oleh The Economist, sebenarnya menginginkan agar setiap kegiatan ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa ada intervensi ataupun campur tangan pemerintah," ujar Surya.

Oleh karena itu, menurut pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini, The Economist sangat gencar memberikan kritik terhadap berbagai program yang tidak sejalan dengan paradigma ekonomi tersebut. 

"Negeri imperialis dengan kepemilikan modal besar tentunya akan dengan mudah menguasai pasar di Indonesia, apabila aliran ekonomi pasar bebas seperti yang diinginkan oleh The Economist diterapkan," kata Surya. 

"Para pengusaha UMKM, seperti pedagang pasar dan petani kecil, tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan raksasa dari negeri imperialis," sambungnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Wamenko Dradjad: Penilaian MSCI Tidak Selalu Benar

Jumat, 16 Oktober 2026 | 16:23

Trump Bicara Soal Denuklirisasi dengan Rusia dan Tiongkok

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:43

PGN Perkuat Efisiensi dan Daya Saing Bisnis Melalui Inisiatif Dekarbonisasi Berkelanjutan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:22

Kawasan Industri Diajak Cak Imin Bantu Korban Karhutla

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:11

OJK Denda DSSA, BREN, CUAN Rp2,1 Triliun, Sanksi 835 Pihak Tembus Rp390 Miliar

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:03

DIM RUU Migas Hampir Rampung 90 Persen

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:00

Airlangga Heran MSCI Mendadak Ancam Cabut Status Emerging Market RI Usai Bertemu Menkeu-BI di Bangkok

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:52

Pimpin Nasdem Garut, Lola Nelria: Partai Harus Hadir dalam Kehidupan Masyarakat

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:46

Houthi Serang Istana Presiden Yaman, Lima Meninggal Dunia

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:41

Kopdes Butuh Talenta Utuh agar Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Desa

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:34

Selengkapnya