Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: YouTube Sekretariat Presiden)

Politik

Ekonom Respons Kritik The Economist: Kebijakan Prabowo Berorientasi Kerakyatan

SENIN, 25 MEI 2026 | 18:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ekonom Surya Vandiantara merespons kritik yang disampaikan media Inggris, The Economist, terkait pengelolaan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Surya memandang, kebijakan ekonomi yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo saat ini berorientasi pada kemandirian dan pemerataan, sehingga banyak program pemerintah yang sifatnya kerakyatan.  

"Berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis, Kopdes Merah Putih, Ketahanan Pangan, dan Danantara, sejatinya merupakan kebijakan yang ditujukan agar bangsa Indonesia bisa berdikari, tanpa bergantung kepada negara manapun," kata Surya, dikutip Senin 25 Mei 2026.


Sementara, Surya memerhatikan cara pandang The Economist menilai pemerintah terlalu intervensi pada ekonomi karena program-program kerakyatan tersebut.

"Aliran ekonomi pasar bebas yang diamini oleh The Economist, sebenarnya menginginkan agar setiap kegiatan ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa ada intervensi ataupun campur tangan pemerintah," ujar Surya.

Oleh karena itu, menurut pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini, The Economist sangat gencar memberikan kritik terhadap berbagai program yang tidak sejalan dengan paradigma ekonomi tersebut. 

"Negeri imperialis dengan kepemilikan modal besar tentunya akan dengan mudah menguasai pasar di Indonesia, apabila aliran ekonomi pasar bebas seperti yang diinginkan oleh The Economist diterapkan," kata Surya. 

"Para pengusaha UMKM, seperti pedagang pasar dan petani kecil, tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan raksasa dari negeri imperialis," sambungnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya