Berita

Petugas memberikan kotak makan MBG di sebuah seolah di Jakarta Selatan (Foto: RMOL/Reni Erina)

Nusantara

Pemerintah Disarankan Dahulukan Kelompok Rentan untuk MBG

SABTU, 23 MEI 2026 | 09:09 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menuai sorotan dan dinamika di tengah masyarakat. 

Meski dihujani kritik di media sosial, para ahli menilai program ini memiliki potensi besar untuk melahirkan generasi unggul dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, dengan syarat tata kelolanya harus dibenahi secara total.

Hal tersebut ditegaskan oleh Guru Besar Ilmu Politik dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Dr. Cecep Darmawan. Ia optimistis program MBG mampu membawa transformasi besar jika dijalankan dengan manajerial yang transparan, tepat sasaran, dan didukung ekosistem pendidikan yang holistik.


“Apabila anak-anak kita secara fisik sehat karena asupan gizi yang baik, dan diimbangi dengan kognisi serta literasi yang baik dari sekolah, Insyaallah dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, program ini akan melahirkan generasi-generasi unggul yang good and smart,” ujar Prof. Cecep, dalam keterangannya, dikutip Sabtu 23 Mei 2026. 

Menanggapi tajamnya sorotan publik di media sosial terkait implementasi lapangan, Prof. Cecep menilai hal tersebut sebagai bentuk kontrol sosial yang wajar. Namun, ia meminta pemerintah untuk memisahkan antara esensi visi program dengan kendala teknis manajerial.

“Kita tidak bisa menutup mata bahwa implementasi di lapangan pasti ada kelemahan. Anggap saja kritik itu sebagai obat. Yang kurang baik manajerialnya segera diperbaiki, dapur yang tidak standar diganti. Jangan salahkan programnya, tapi perbaiki implementasinya,” tegasnya.

Untuk mengimbangi narasi negatif, ia juga mendorong pemerintah menyebarluaskan praktik baik (best practices) dari sekolah-sekolah dan dapur Satuan Pelayanan Pemakanan Gratis (SPPG) yang sudah berhasil menjalankan program ini dengan optimal sebagai percontohan.

Secara blak-blakan, Prof. Cecep memberikan solusi konkret bagi pemerintah, terutama dalam menyiasati keterbatasan anggaran di awal masa implementasi. Dibanding memaksakan skala luas yang belum siap, ia menyarankan skema prioritas bertahap.

Fokus Kelompok Rentan: Jika anggaran masih terbatas, program sebaiknya diprioritaskan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu dan anak jalanan di seluruh Indonesia.

Perluasan Bertahap:  Sasaran program bisa diperluas secara bertahap seiring dengan semakin sehatnya kondisi keuangan negara.

Di akhir penjelasannya, Prof. Cecep mengingatkan bahwa intervensi gizi ini tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya obat dewa untuk mengatasi kompleksitas masalah sosial. 

Agar dampaknya optimal, ada dua aspek strategis yang wajib dipenuhi pemerintah. Pertama, kerja kolaboratif multisektor, yaitu harus ada sinergi kuat antara Badan Gizi Nasional (BGN), kementerian terkait, pemerintah daerah, komite sekolah, hingga lingkungan keluarga.

Kedua, penguatan ekonomi keluarga, pemerintah tetap harus memperkuat sektor ekonomi makro dan membuka lapangan kerja. Tujuannya agar orang tua memiliki kemampuan finansial yang mandiri untuk melanjutkan estafet pemenuhan gizi anak saat berada di rumah.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya