Berita

Petugas memberikan kotak makan MBG di sebuah seolah di Jakarta Selatan (Foto: RMOL/Reni Erina)

Nusantara

Pemerintah Disarankan Dahulukan Kelompok Rentan untuk MBG

SABTU, 23 MEI 2026 | 09:09 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menuai sorotan dan dinamika di tengah masyarakat. 

Meski dihujani kritik di media sosial, para ahli menilai program ini memiliki potensi besar untuk melahirkan generasi unggul dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, dengan syarat tata kelolanya harus dibenahi secara total.

Hal tersebut ditegaskan oleh Guru Besar Ilmu Politik dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Dr. Cecep Darmawan. Ia optimistis program MBG mampu membawa transformasi besar jika dijalankan dengan manajerial yang transparan, tepat sasaran, dan didukung ekosistem pendidikan yang holistik.


“Apabila anak-anak kita secara fisik sehat karena asupan gizi yang baik, dan diimbangi dengan kognisi serta literasi yang baik dari sekolah, Insyaallah dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, program ini akan melahirkan generasi-generasi unggul yang good and smart,” ujar Prof. Cecep, dalam keterangannya, dikutip Sabtu 23 Mei 2026. 

Menanggapi tajamnya sorotan publik di media sosial terkait implementasi lapangan, Prof. Cecep menilai hal tersebut sebagai bentuk kontrol sosial yang wajar. Namun, ia meminta pemerintah untuk memisahkan antara esensi visi program dengan kendala teknis manajerial.

“Kita tidak bisa menutup mata bahwa implementasi di lapangan pasti ada kelemahan. Anggap saja kritik itu sebagai obat. Yang kurang baik manajerialnya segera diperbaiki, dapur yang tidak standar diganti. Jangan salahkan programnya, tapi perbaiki implementasinya,” tegasnya.

Untuk mengimbangi narasi negatif, ia juga mendorong pemerintah menyebarluaskan praktik baik (best practices) dari sekolah-sekolah dan dapur Satuan Pelayanan Pemakanan Gratis (SPPG) yang sudah berhasil menjalankan program ini dengan optimal sebagai percontohan.

Secara blak-blakan, Prof. Cecep memberikan solusi konkret bagi pemerintah, terutama dalam menyiasati keterbatasan anggaran di awal masa implementasi. Dibanding memaksakan skala luas yang belum siap, ia menyarankan skema prioritas bertahap.

Fokus Kelompok Rentan: Jika anggaran masih terbatas, program sebaiknya diprioritaskan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu dan anak jalanan di seluruh Indonesia.

Perluasan Bertahap:  Sasaran program bisa diperluas secara bertahap seiring dengan semakin sehatnya kondisi keuangan negara.

Di akhir penjelasannya, Prof. Cecep mengingatkan bahwa intervensi gizi ini tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya obat dewa untuk mengatasi kompleksitas masalah sosial. 

Agar dampaknya optimal, ada dua aspek strategis yang wajib dipenuhi pemerintah. Pertama, kerja kolaboratif multisektor, yaitu harus ada sinergi kuat antara Badan Gizi Nasional (BGN), kementerian terkait, pemerintah daerah, komite sekolah, hingga lingkungan keluarga.

Kedua, penguatan ekonomi keluarga, pemerintah tetap harus memperkuat sektor ekonomi makro dan membuka lapangan kerja. Tujuannya agar orang tua memiliki kemampuan finansial yang mandiri untuk melanjutkan estafet pemenuhan gizi anak saat berada di rumah.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya