Berita

Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty (Foto: Dokumen F-PKS)

Politik

Komisi V DPR Tinjau Gangguan GPS Penerbangan, Minta Sistem Mitigasi Diperkuat

SABTU, 23 MEI 2026 | 09:01 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Gangguan sinyal GPS yang berulang dan berdampak pada penerbangan membuat Komisi V DPR RI turun langsung meninjau sistem navigasi udara nasional di Bandara Soekarno-Hatta. 

Langkah ini dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan tetap terjaga di tengah meningkatnya ancaman terhadap teknologi navigasi udara.

Baru-baru ini, Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Bandara Soekarno-Hatta guna mengecek kesiapan sistem navigasi udara nasional menyusul munculnya gangguan sinyal GPS dalam beberapa waktu terakhir.


Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, menegaskan bahwa pengawasan tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan sistem navigasi penerbangan nasional tetap aman dan andal.

“Kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke AirNav Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta hari ini merupakan langkah krusial untuk meninjau langsung kesiapan sistem navigasi udara nasional,” ujar Saadiah dalam keterangannya, Sabtu, 23 Mei 2026.

Dalam kunjungan itu, Komisi V DPR RI memfokuskan perhatian pada laporan gangguan GPS (GPS interference) yang terjadi pada April hingga awal Mei 2026. Gangguan tersebut diketahui berdampak pada puluhan penerbangan komersial di Indonesia.

Saadiah menekankan pentingnya investigasi menyeluruh untuk mengungkap sumber gangguan, pola interferensi, hingga wilayah yang berpotensi rawan terdampak.

“Investigasi diperlukan untuk mengonfirmasi laporan mengenai puluhan penerbangan komersial yang terdampak GPS interference pada awal April serta kasus susulan pada 5-6 Mei lalu,” tegasnya.

Selain investigasi, ia juga menyoroti kesiapan AirNav Indonesia dalam menghadapi gangguan navigasi modern, termasuk kesiapan sistem dan teknologi cadangan.

Menurut Saadiah, langkah mitigasi harus diperkuat melalui pengembangan sistem navigasi non-GPS, peningkatan prosedur keselamatan oleh pilot, serta pembaruan teknologi agar lebih responsif terhadap ancaman intervensi.

Lebih lanjut, Komisi V DPR RI juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor guna meningkatkan deteksi dini terhadap potensi gangguan, baik yang bersifat teknis maupun yang mengarah pada unsur kesengajaan.

“Koordinasi lintas sektor perlu diperkuat melalui sinkronisasi yang solid antara AirNav Indonesia, operator bandara (Angkasa Pura), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, serta pihak keamanan udara nasional,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya