Berita

Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, dalam program dialog yang digelar di Universitas Islam Indonesia (UII), di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis malam, 21 Mei 2026. (Foto: Tangkapan layar YouTube Mahfud MD)

Politik

Mahfud Wanti-wanti Demokrasi Digunakan untuk Membunuh Demokrasi

JUMAT, 22 MEI 2026 | 18:07 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyinggung soal perjalanan sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia hingga hari ini. 

Namun, dia mengingatkan tentang potensi penyelewengan dalam implementasinya.

Hal tersebut dia sampaikan saat dialog Terus Terang yang digelar di Universitas Islam Indonesia (UII), di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis malam, 21 Mei 2026.


“Dulu tahun 1933, Mohammad Hatta (Wakil Presiden Pertama RI) itu sudah menulis, hati-hati dengan demokrasi. Kalau besok Indonesia merdeka, kata Hatta, kita memilih demokrasi, tapi hati-hati dengan demokrasi,” ujar Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu memandang, pengalaman negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi, justru dimanfaatkan untuk mempertahankan kekuasaan.

Dari situ, dia menyampaikan sebuah kesimpulan tentang bahaya sistem demokrasi yang tidak dikontrol secara awas oleh masyarakat.

“Karena apa? Karena banyak pengalaman bangsa-bangsa itu. Demokrasi digunakan untuk membunuh demokrasi. Jadi membuat konfigurasi otoriter, tapi melalui proses-proses yang demokratis,” urainya.

Dia menyebutkan sejarah satu negara yang awalnya menerapkan sistem demokrasi, namun pada akhirnya ketika penguasa terpilih dalam pemilihan umum (pemilu), justru menerapkan sistem otoritarian.

“Itu kemudian terjadi ketika Hitler berkuasa (di Jerman). Dia ikut pemilu, dapat kursi sedikit, lalu bergabung dengan partai yang kecil menjadi besar besar, semuanya lalu diteror,” katanya.

“Jadilah dia penjahat paling besar, dengan menggunakan proses demokrasi, menggunakan proses konstitusi,” demikian Mahfud menambahkan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya