Berita

Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, dalam program dialog yang digelar di Universitas Islam Indonesia (UII), di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis malam, 21 Mei 2026. (Foto: Tangkapan layar YouTube Mahfud MD)

Politik

Mahfud Wanti-wanti Demokrasi Digunakan untuk Membunuh Demokrasi

JUMAT, 22 MEI 2026 | 18:07 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyinggung soal perjalanan sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia hingga hari ini. 

Namun, dia mengingatkan tentang potensi penyelewengan dalam implementasinya.

Hal tersebut dia sampaikan saat dialog Terus Terang yang digelar di Universitas Islam Indonesia (UII), di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis malam, 21 Mei 2026.


“Dulu tahun 1933, Mohammad Hatta (Wakil Presiden Pertama RI) itu sudah menulis, hati-hati dengan demokrasi. Kalau besok Indonesia merdeka, kata Hatta, kita memilih demokrasi, tapi hati-hati dengan demokrasi,” ujar Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu memandang, pengalaman negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi, justru dimanfaatkan untuk mempertahankan kekuasaan.

Dari situ, dia menyampaikan sebuah kesimpulan tentang bahaya sistem demokrasi yang tidak dikontrol secara awas oleh masyarakat.

“Karena apa? Karena banyak pengalaman bangsa-bangsa itu. Demokrasi digunakan untuk membunuh demokrasi. Jadi membuat konfigurasi otoriter, tapi melalui proses-proses yang demokratis,” urainya.

Dia menyebutkan sejarah satu negara yang awalnya menerapkan sistem demokrasi, namun pada akhirnya ketika penguasa terpilih dalam pemilihan umum (pemilu), justru menerapkan sistem otoritarian.

“Itu kemudian terjadi ketika Hitler berkuasa (di Jerman). Dia ikut pemilu, dapat kursi sedikit, lalu bergabung dengan partai yang kecil menjadi besar besar, semuanya lalu diteror,” katanya.

“Jadilah dia penjahat paling besar, dengan menggunakan proses demokrasi, menggunakan proses konstitusi,” demikian Mahfud menambahkan.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya