Berita

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Purbaya Bongkar Dugaan Manipulasi Ekspor CPO Lewat Perusahaan Perantara Singapura

JUMAT, 22 MEI 2026 | 17:57 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan praktik manipulasi dalam ekspor crude palm oil (CPO) Indonesia yang dilakukan melalui perusahaan perantara di Singapura. 

Menurut Purbaya, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya praktik under-invoicing maupun skema lain yang bermuara pada manipulasi nilai ekspor.

Modus tersebut dilakukan dengan mengirim produk ke Singapura melalui perusahaan perdagangan yang masih terafiliasi dengan eksportir, sebelum dijual kembali ke negara tujuan dengan harga jauh lebih tinggi. 


“Mereka manipulasi, bisa juga transfer pricing dan lain-lain. Tapi manipulasi. Dia kirim Singapura, pakai perusahaan trading, mana perusahaannya dia sendiri. Dari sini ke sana, ke tujuannya dengan harga yang dua kali lipat atau lebih. Ada yang 200 persen, ada yang 4 kali lipat," ujarnya sai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan jajaran menteri bidang ekonomi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 22 Mei 2026.

Temuan tersebut diperoleh setelah pemerintah melakukan pengujian data secara rinci terhadap pengapalan CPO dari sejumlah perusahaan besar. 

Analisis dilakukan dengan menelusuri transaksi per kapal pada tiga jalur pengapalan utama yang mewakili masing-masing 10 eksportir terbesar.

Purbaya menjelaskan, praktik tersebut selama bertahun-tahun sulit terdeteksi karena keterbatasan data kepabeanan yang hanya mencatat tujuan ekspor sampai Singapura.

Akibatnya, pergerakan barang menuju pembeli akhir tidak dapat dipantau secara utuh sehingga membuka celah terjadinya manipulasi nilai transaksi.

Namun situasi berubah setelah pemerintah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan mengakses basis data perdagangan yang lebih lengkap. 

"Akhirannya kita terapkan AI, kemudian kita beli data juga yang lebih lengkap, sehingga di sini ketahuan impornya seperti apa. Jadi bukan data besar dari UN database itu, tapi udah betul kapal per kapal. Jadi confirm, dari data yang kita periksa memang mereka melakukan itu. Dan kalau dibetulin ya bagus buat Indonesia," jelasnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

UPDATE

Kapolres Sukoharjo Dicopot Usai Penggerebekan Pesantren

Senin, 02 November 2026 | 18:26

DPR Gandeng Kementerian PPPA Dorong Gerakan Nasional Antibullying

Senin, 02 November 2026 | 18:20

Gibran Ingatkan Ancaman Hoaks terhadap Kerukunan Masyarakat

Senin, 02 November 2026 | 18:06

Antisipasi Gangguan Selat Hormuz, Chandra Asri Bangun Fasilitas Pengganti Nafta

Senin, 02 November 2026 | 18:02

Program Kemenag Harus Sejalan dengan Visi-Misi Prabowo

Senin, 02 November 2026 | 17:41

Kemenhaj Rekrut Tenaga Pendukung untuk Urus Visa Haji 2027

Senin, 02 November 2026 | 17:34

Ahmad Doli Harap Pimpinan Parpol Segera Bertemu Bahas Gibran

Senin, 02 November 2026 | 17:31

Gibran Tetap Blusukan ke Daerah di Tengah Polemik Putusan MA dan MK

Senin, 02 November 2026 | 17:25

Kesejahteraan Rakyat di Daerah Tambang Nikel Harus jadi Perhatian Pemerintah

Senin, 02 November 2026 | 17:09

Cegah Kekerasan di Pesantren, Kemenag Buka Pelatihan Daring melalui MOOC Pintar

Senin, 02 November 2026 | 17:02

Selengkapnya