Berita

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Purbaya Bongkar Dugaan Manipulasi Ekspor CPO Lewat Perusahaan Perantara Singapura

JUMAT, 22 MEI 2026 | 17:57 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan praktik manipulasi dalam ekspor crude palm oil (CPO) Indonesia yang dilakukan melalui perusahaan perantara di Singapura. 

Menurut Purbaya, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya praktik under-invoicing maupun skema lain yang bermuara pada manipulasi nilai ekspor.

Modus tersebut dilakukan dengan mengirim produk ke Singapura melalui perusahaan perdagangan yang masih terafiliasi dengan eksportir, sebelum dijual kembali ke negara tujuan dengan harga jauh lebih tinggi. 


“Mereka manipulasi, bisa juga transfer pricing dan lain-lain. Tapi manipulasi. Dia kirim Singapura, pakai perusahaan trading, mana perusahaannya dia sendiri. Dari sini ke sana, ke tujuannya dengan harga yang dua kali lipat atau lebih. Ada yang 200 persen, ada yang 4 kali lipat," ujarnya sai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan jajaran menteri bidang ekonomi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 22 Mei 2026.

Temuan tersebut diperoleh setelah pemerintah melakukan pengujian data secara rinci terhadap pengapalan CPO dari sejumlah perusahaan besar. 

Analisis dilakukan dengan menelusuri transaksi per kapal pada tiga jalur pengapalan utama yang mewakili masing-masing 10 eksportir terbesar.

Purbaya menjelaskan, praktik tersebut selama bertahun-tahun sulit terdeteksi karena keterbatasan data kepabeanan yang hanya mencatat tujuan ekspor sampai Singapura.

Akibatnya, pergerakan barang menuju pembeli akhir tidak dapat dipantau secara utuh sehingga membuka celah terjadinya manipulasi nilai transaksi.

Namun situasi berubah setelah pemerintah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan mengakses basis data perdagangan yang lebih lengkap. 

"Akhirannya kita terapkan AI, kemudian kita beli data juga yang lebih lengkap, sehingga di sini ketahuan impornya seperti apa. Jadi bukan data besar dari UN database itu, tapi udah betul kapal per kapal. Jadi confirm, dari data yang kita periksa memang mereka melakukan itu. Dan kalau dibetulin ya bagus buat Indonesia," jelasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya