Berita

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Purbaya Bongkar Dugaan Manipulasi Ekspor CPO Lewat Perusahaan Perantara Singapura

JUMAT, 22 MEI 2026 | 17:57 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan praktik manipulasi dalam ekspor crude palm oil (CPO) Indonesia yang dilakukan melalui perusahaan perantara di Singapura. 

Menurut Purbaya, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya praktik under-invoicing maupun skema lain yang bermuara pada manipulasi nilai ekspor.

Modus tersebut dilakukan dengan mengirim produk ke Singapura melalui perusahaan perdagangan yang masih terafiliasi dengan eksportir, sebelum dijual kembali ke negara tujuan dengan harga jauh lebih tinggi. 


“Mereka manipulasi, bisa juga transfer pricing dan lain-lain. Tapi manipulasi. Dia kirim Singapura, pakai perusahaan trading, mana perusahaannya dia sendiri. Dari sini ke sana, ke tujuannya dengan harga yang dua kali lipat atau lebih. Ada yang 200 persen, ada yang 4 kali lipat," ujarnya sai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan jajaran menteri bidang ekonomi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 22 Mei 2026.

Temuan tersebut diperoleh setelah pemerintah melakukan pengujian data secara rinci terhadap pengapalan CPO dari sejumlah perusahaan besar. 

Analisis dilakukan dengan menelusuri transaksi per kapal pada tiga jalur pengapalan utama yang mewakili masing-masing 10 eksportir terbesar.

Purbaya menjelaskan, praktik tersebut selama bertahun-tahun sulit terdeteksi karena keterbatasan data kepabeanan yang hanya mencatat tujuan ekspor sampai Singapura.

Akibatnya, pergerakan barang menuju pembeli akhir tidak dapat dipantau secara utuh sehingga membuka celah terjadinya manipulasi nilai transaksi.

Namun situasi berubah setelah pemerintah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan mengakses basis data perdagangan yang lebih lengkap. 

"Akhirannya kita terapkan AI, kemudian kita beli data juga yang lebih lengkap, sehingga di sini ketahuan impornya seperti apa. Jadi bukan data besar dari UN database itu, tapi udah betul kapal per kapal. Jadi confirm, dari data yang kita periksa memang mereka melakukan itu. Dan kalau dibetulin ya bagus buat Indonesia," jelasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya