Berita

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Subagyo. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Bisnis

DPR Wanti-Wanti Kebijakan Ekspor Terpusat, Bisa Berujung Seperti Venezuela

JUMAT, 22 MEI 2026 | 10:27 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Wacana penguatan kontrol negara terhadap ekspor dinilai berisiko mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional apabila tidak disertai regulasi yang matang.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar, Firman Soebagyo mengingatkan kebijakan ekspor yang terlalu terpusat di tangan negara berpotensi menimbulkan dampak negatif, bahkan bisa berujung pada kegagalan ekonomi seperti yang dialami Venezuela.

“Ada juga yang gagal, yang gagal Venezuela. Itu gagal total, ekonominya berantakan,” kata Firman kepada RMOL, dikutip Jumat, 22 Mei 2026.


Menurut Firman, pemerintah memang memiliki niat baik untuk memperkuat fungsi kontrol terhadap ekspor, termasuk mencegah praktik under invoicing. Namun, ia menilai solusi yang tepat seharusnya dilakukan melalui penguatan pengawasan, bukan mengambil alih seluruh mekanisme ekspor.

“Harusnya fungsi pengawasannya yang ditingkatkan, bukan kemudian diambil alih seperti itu,” ujarnya.

Firman menegaskan keterlibatan sektor swasta tetap penting karena pembangunan ekonomi nasional tidak bisa hanya bergantung pada postur APBN. Menurutnya, investasi dan pelaku usaha merupakan bagian penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

Karena itu, ia khawatir kebijakan yang terlalu menekan sektor swasta justru memicu capital flight atau hengkangnya investasi ke negara lain.

“Kalau sampai terjadi capital flight, sektor-sektor besar seperti sawit, pertambangan, minyak dan gas bisa terdampak,” katanya.

Di sisi lain, Firman menilai Indonesia perlu belajar dari negara lain dalam mengelola ekspor komoditas strategis. Ia mencontohkan Chile sebagai negara yang relatif berhasil menerapkan kebijakan ekspor terpusat melalui perusahaan negara. Namun, menurutnya, kondisi Chile berbeda dengan Indonesia yang memiliki struktur ekonomi lebih kompleks. 

Firman juga mengingatkan pemerintah untuk tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan petani, stabilitas harga pangan, dan keberlangsungan dunia usaha agar kebijakan ekonomi tidak menimbulkan ketidakpastian bagi investor.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

Panen Raya TNI, Presiden Prabowo: Saya Bahagia Hari Ini

Jumat, 17 Juli 2026 | 22:57

UPDATE

Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2026 Digelar di JCC, Dorong UMKM Naik Kelas

Rabu, 22 Juli 2026 | 20:25

Jaksa Agung Rotasi 29 Jaksa Termasuk Dirdik Jampidsus

Rabu, 22 Juli 2026 | 20:05

Bawaslu Mulai Susun Indeks Kerawanan Pemilu 2029

Rabu, 22 Juli 2026 | 20:00

Refly Harun Kawal Korban Dugaan Pemerasan Bangun Paulus

Rabu, 22 Juli 2026 | 19:45

Max Blumenthal Soroti Ancaman Kebebasan Pers akibat Kemitraan AS-Israel

Rabu, 22 Juli 2026 | 19:43

OPM Pimpinan Kopitua Heluka Diduga Dalang Pembunuhan Tiga Warga Sipil di Yahukimo

Rabu, 22 Juli 2026 | 19:39

Pemuda Jabar Peduli Gelar Santunan untuk Korban Pesta Rakyat Garut

Rabu, 22 Juli 2026 | 19:36

Gus Yahya Siap Bertarung Lagi Pertahankan Kursi Ketum PBNU

Rabu, 22 Juli 2026 | 19:32

Pakta Integritas Perempuan Bangsa Wujud Totalitas Besarkan PKB

Rabu, 22 Juli 2026 | 19:30

Wakapolri Ingatkan Perwira Remaja: Satu Tindakan Menyimpang Rusak Kepercayaan Polri

Rabu, 22 Juli 2026 | 19:21

Selengkapnya