Berita

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Subagyo. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Bisnis

DPR Wanti-Wanti Kebijakan Ekspor Terpusat, Bisa Berujung Seperti Venezuela

JUMAT, 22 MEI 2026 | 10:27 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Wacana penguatan kontrol negara terhadap ekspor dinilai berisiko mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional apabila tidak disertai regulasi yang matang.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar, Firman Soebagyo mengingatkan kebijakan ekspor yang terlalu terpusat di tangan negara berpotensi menimbulkan dampak negatif, bahkan bisa berujung pada kegagalan ekonomi seperti yang dialami Venezuela.

“Ada juga yang gagal, yang gagal Venezuela. Itu gagal total, ekonominya berantakan,” kata Firman kepada RMOL, dikutip Jumat, 22 Mei 2026.


Menurut Firman, pemerintah memang memiliki niat baik untuk memperkuat fungsi kontrol terhadap ekspor, termasuk mencegah praktik under invoicing. Namun, ia menilai solusi yang tepat seharusnya dilakukan melalui penguatan pengawasan, bukan mengambil alih seluruh mekanisme ekspor.

“Harusnya fungsi pengawasannya yang ditingkatkan, bukan kemudian diambil alih seperti itu,” ujarnya.

Firman menegaskan keterlibatan sektor swasta tetap penting karena pembangunan ekonomi nasional tidak bisa hanya bergantung pada postur APBN. Menurutnya, investasi dan pelaku usaha merupakan bagian penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

Karena itu, ia khawatir kebijakan yang terlalu menekan sektor swasta justru memicu capital flight atau hengkangnya investasi ke negara lain.

“Kalau sampai terjadi capital flight, sektor-sektor besar seperti sawit, pertambangan, minyak dan gas bisa terdampak,” katanya.

Di sisi lain, Firman menilai Indonesia perlu belajar dari negara lain dalam mengelola ekspor komoditas strategis. Ia mencontohkan Chile sebagai negara yang relatif berhasil menerapkan kebijakan ekspor terpusat melalui perusahaan negara. Namun, menurutnya, kondisi Chile berbeda dengan Indonesia yang memiliki struktur ekonomi lebih kompleks. 

Firman juga mengingatkan pemerintah untuk tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan petani, stabilitas harga pangan, dan keberlangsungan dunia usaha agar kebijakan ekonomi tidak menimbulkan ketidakpastian bagi investor.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Bea Cukai Sita 1.435 Bale Pakaian Bekas Ilegal Senilai Rp11,4 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:26

Bea Cukai Gagalkan 30 Kontainer Berisi Beras-Garam hingga Balpres, Nilainya Rp27,3 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:14

Lulus Kuliah, Sarjana SGU Ditantang Adaptif Hadapi Perubahan

Selasa, 22 September 2026 | 12:03

KPK Bakal Dalami Keterlibatan Dua Dirjen ATR/BPN yang Belum Jadi Tersangka

Selasa, 22 September 2026 | 11:55

Keselamatan Warga Harus Diprioritaskan di Tengah Banjir Bandang Solok

Selasa, 22 September 2026 | 11:51

Menlu Sugiono Serukan Langkah Nyata Group Eight Hentikan Krisis Gaza

Selasa, 22 September 2026 | 11:49

Harga Bitcoin Melonjak 6,66 Persen ke 86.614 Dolar AS

Selasa, 22 September 2026 | 11:47

Parpol Nonparlemen Bakal Kesulitan Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Selasa, 22 September 2026 | 11:37

NPCT1 Pastikan Tidak Ada Korban Pasca-Kebakaran Kontainer

Selasa, 22 September 2026 | 11:32

Sjafrie Apresiasi Jepang, dari Kemitraan Pertahanan hingga Bantuan Chinook

Selasa, 22 September 2026 | 11:05

Selengkapnya