Berita

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Subagyo. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Bisnis

DPR Wanti-Wanti Kebijakan Ekspor Terpusat, Bisa Berujung Seperti Venezuela

JUMAT, 22 MEI 2026 | 10:27 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Wacana penguatan kontrol negara terhadap ekspor dinilai berisiko mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional apabila tidak disertai regulasi yang matang.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar, Firman Soebagyo mengingatkan kebijakan ekspor yang terlalu terpusat di tangan negara berpotensi menimbulkan dampak negatif, bahkan bisa berujung pada kegagalan ekonomi seperti yang dialami Venezuela.

“Ada juga yang gagal, yang gagal Venezuela. Itu gagal total, ekonominya berantakan,” kata Firman kepada RMOL, dikutip Jumat, 22 Mei 2026.


Menurut Firman, pemerintah memang memiliki niat baik untuk memperkuat fungsi kontrol terhadap ekspor, termasuk mencegah praktik under invoicing. Namun, ia menilai solusi yang tepat seharusnya dilakukan melalui penguatan pengawasan, bukan mengambil alih seluruh mekanisme ekspor.

“Harusnya fungsi pengawasannya yang ditingkatkan, bukan kemudian diambil alih seperti itu,” ujarnya.

Firman menegaskan keterlibatan sektor swasta tetap penting karena pembangunan ekonomi nasional tidak bisa hanya bergantung pada postur APBN. Menurutnya, investasi dan pelaku usaha merupakan bagian penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

Karena itu, ia khawatir kebijakan yang terlalu menekan sektor swasta justru memicu capital flight atau hengkangnya investasi ke negara lain.

“Kalau sampai terjadi capital flight, sektor-sektor besar seperti sawit, pertambangan, minyak dan gas bisa terdampak,” katanya.

Di sisi lain, Firman menilai Indonesia perlu belajar dari negara lain dalam mengelola ekspor komoditas strategis. Ia mencontohkan Chile sebagai negara yang relatif berhasil menerapkan kebijakan ekspor terpusat melalui perusahaan negara. Namun, menurutnya, kondisi Chile berbeda dengan Indonesia yang memiliki struktur ekonomi lebih kompleks. 

Firman juga mengingatkan pemerintah untuk tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan petani, stabilitas harga pangan, dan keberlangsungan dunia usaha agar kebijakan ekonomi tidak menimbulkan ketidakpastian bagi investor.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya