Berita

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Subagyo. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Bisnis

DPR Wanti-Wanti Kebijakan Ekspor Terpusat, Bisa Berujung Seperti Venezuela

JUMAT, 22 MEI 2026 | 10:27 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Wacana penguatan kontrol negara terhadap ekspor dinilai berisiko mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional apabila tidak disertai regulasi yang matang.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar, Firman Soebagyo mengingatkan kebijakan ekspor yang terlalu terpusat di tangan negara berpotensi menimbulkan dampak negatif, bahkan bisa berujung pada kegagalan ekonomi seperti yang dialami Venezuela.

“Ada juga yang gagal, yang gagal Venezuela. Itu gagal total, ekonominya berantakan,” kata Firman kepada RMOL, dikutip Jumat, 22 Mei 2026.


Menurut Firman, pemerintah memang memiliki niat baik untuk memperkuat fungsi kontrol terhadap ekspor, termasuk mencegah praktik under invoicing. Namun, ia menilai solusi yang tepat seharusnya dilakukan melalui penguatan pengawasan, bukan mengambil alih seluruh mekanisme ekspor.

“Harusnya fungsi pengawasannya yang ditingkatkan, bukan kemudian diambil alih seperti itu,” ujarnya.

Firman menegaskan keterlibatan sektor swasta tetap penting karena pembangunan ekonomi nasional tidak bisa hanya bergantung pada postur APBN. Menurutnya, investasi dan pelaku usaha merupakan bagian penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

Karena itu, ia khawatir kebijakan yang terlalu menekan sektor swasta justru memicu capital flight atau hengkangnya investasi ke negara lain.

“Kalau sampai terjadi capital flight, sektor-sektor besar seperti sawit, pertambangan, minyak dan gas bisa terdampak,” katanya.

Di sisi lain, Firman menilai Indonesia perlu belajar dari negara lain dalam mengelola ekspor komoditas strategis. Ia mencontohkan Chile sebagai negara yang relatif berhasil menerapkan kebijakan ekspor terpusat melalui perusahaan negara. Namun, menurutnya, kondisi Chile berbeda dengan Indonesia yang memiliki struktur ekonomi lebih kompleks. 

Firman juga mengingatkan pemerintah untuk tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan petani, stabilitas harga pangan, dan keberlangsungan dunia usaha agar kebijakan ekonomi tidak menimbulkan ketidakpastian bagi investor.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Bursa Asia Ambruk, Saham Teknologi Berguguran

Selasa, 13 Oktober 2026 | 08:30

Nasdaq Tertekan, Investor Wall Street Waspadai Inflasi AS

Selasa, 13 Oktober 2026 | 08:17

Bidik Pasar Modal, Dua BUMD DKI Konsultasikan Rencana IPO ke OJK

Selasa, 13 Oktober 2026 | 08:06

Delta Tunda Penerbangan ke Arab Saudi Usai Serangan Riyadh hingga 2027

Selasa, 13 Oktober 2026 | 07:46

Logam Mulia Tertekan Dolar Jelang Rilis Inflasi Amerika Serikat

Selasa, 13 Oktober 2026 | 07:29

Pasar Eropa Hijau Didorong Saham Perbankan

Selasa, 13 Oktober 2026 | 07:13

Drone Seeder Solusi Reklamasi Lahan Pascatambang, SOP Masih Digodok

Selasa, 13 Oktober 2026 | 06:56

Republik Konoha dan Krisis Ketiga

Selasa, 13 Oktober 2026 | 06:23

Olahan Sagu Inovasi TEP IPB University Ramaikan Festival Kali Maro IV Merauke

Selasa, 13 Oktober 2026 | 05:57

Ijazah bagi Kekuasaan

Selasa, 13 Oktober 2026 | 05:27

Selengkapnya