Berita

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Subagyo. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Bisnis

DPR Wanti-Wanti Kebijakan Ekspor Terpusat, Bisa Berujung Seperti Venezuela

JUMAT, 22 MEI 2026 | 10:27 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Wacana penguatan kontrol negara terhadap ekspor dinilai berisiko mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional apabila tidak disertai regulasi yang matang.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar, Firman Soebagyo mengingatkan kebijakan ekspor yang terlalu terpusat di tangan negara berpotensi menimbulkan dampak negatif, bahkan bisa berujung pada kegagalan ekonomi seperti yang dialami Venezuela.

“Ada juga yang gagal, yang gagal Venezuela. Itu gagal total, ekonominya berantakan,” kata Firman kepada RMOL, dikutip Jumat, 22 Mei 2026.


Menurut Firman, pemerintah memang memiliki niat baik untuk memperkuat fungsi kontrol terhadap ekspor, termasuk mencegah praktik under invoicing. Namun, ia menilai solusi yang tepat seharusnya dilakukan melalui penguatan pengawasan, bukan mengambil alih seluruh mekanisme ekspor.

“Harusnya fungsi pengawasannya yang ditingkatkan, bukan kemudian diambil alih seperti itu,” ujarnya.

Firman menegaskan keterlibatan sektor swasta tetap penting karena pembangunan ekonomi nasional tidak bisa hanya bergantung pada postur APBN. Menurutnya, investasi dan pelaku usaha merupakan bagian penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

Karena itu, ia khawatir kebijakan yang terlalu menekan sektor swasta justru memicu capital flight atau hengkangnya investasi ke negara lain.

“Kalau sampai terjadi capital flight, sektor-sektor besar seperti sawit, pertambangan, minyak dan gas bisa terdampak,” katanya.

Di sisi lain, Firman menilai Indonesia perlu belajar dari negara lain dalam mengelola ekspor komoditas strategis. Ia mencontohkan Chile sebagai negara yang relatif berhasil menerapkan kebijakan ekspor terpusat melalui perusahaan negara. Namun, menurutnya, kondisi Chile berbeda dengan Indonesia yang memiliki struktur ekonomi lebih kompleks. 

Firman juga mengingatkan pemerintah untuk tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan petani, stabilitas harga pangan, dan keberlangsungan dunia usaha agar kebijakan ekonomi tidak menimbulkan ketidakpastian bagi investor.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Pemerintah Didesak Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional

Rabu, 02 September 2026 | 12:22

Anggaran Kementerian LH 2027 Diusulkan Naik Jadi Rp2,57 Triliun

Rabu, 02 September 2026 | 12:16

Film Animasi Terlaris China All Wishes Come True Resmi Tayang di Bioskop Indonesia

Rabu, 02 September 2026 | 11:56

Mahasiswa Indonesia Antusias Sambut Kedatangan Prabowo di Vladivostok

Rabu, 02 September 2026 | 11:53

Kapolri Minta Seluruh Kapolda Perkuat Pencegahan dan Pengendalian Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 11:49

Siaga 98 Minta RUU Perampasan Aset Fokus pada Perampasan Tanpa Pemidanaan

Rabu, 02 September 2026 | 11:38

Prabowo Tiba di Vladivostok, Penuhi Undangan Putin Hadiri EEF ke-11

Rabu, 02 September 2026 | 11:24

Komdigi Usul Tambahan Rp3,23 Triliun, DPR Ingatkan Ini

Rabu, 02 September 2026 | 11:19

Mending Persoalkan Kasus Judol Ketimbang Ribut Pernyataan Budi Arie

Rabu, 02 September 2026 | 11:17

AHY: Posisi Boleh Berubah, Komitmen Demokrasi Harus Terjaga!

Rabu, 02 September 2026 | 10:58

Selengkapnya