Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Setpres)
Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2027 tidak bisa dilihat secara hitam putih, apakah menenangkan rakyat atau justru memunculkan kekhawatiran baru.
Menurut Pengamat politik dari Politika Research & Consulting, Nurul Fatta, respons masyarakat terhadap pidato Presiden sangat bergantung pada latar sosial dan kondisi ekonomi masing-masing kelompok masyarakat.
“Masyarakat kita yang di kampung, yang akses terhadap informasi minim, atau walaupun akses terhadap informasi sudah memadai seperti media sosial belum tentu mereka reaktif terhadap pidato presiden. Mereka justru tidak mau tahu, lebih sibuk kerja,” ujarnya kepada RMOL, Kamis, 21 Mei 2026.
Ia mengatakan masyarakat bawah umumnya baru bereaksi jika kebijakan pemerintah berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari.
“Kecuali kebijakan presiden berdampak drastis di kemudian hari, misal harga beras 2-3 kali lipat, harga LPG melambung, BBM dinaikkan, mereka baru teriak,” katanya.
Sementara itu, menurut dia, kelompok masyarakat perkotaan dan pelaku usaha cenderung lebih sensitif terhadap situasi ekonomi dan arah kebijakan pemerintah.
“Berbeda dengan masyarakat perkotaan yang sudah mulai terdampak dengan kebijakan pemerintah hari ini, atau mereka yang punya bisnis dan lain-lain, mereka akan lebih khawatir,” lanjutnya.
Meski demikian, Nurul Fata menilai tingkat kekhawatiran publik tetap harus diukur secara objektif melalui survei.
“Tapi untuk mengukur kekhawatiran masyarakat saya cuma percaya satu instrumen, ya dengan survei,” ujarnya.
Ia juga menolak pandangan yang hanya menilai pidato Prabowo secara positif atau negatif semata karena realitas persoalan ekonomi Indonesia jauh lebih kompleks.
“Tapi saya menolak dikotomi soal positif atau negatif tidaknya menilai pidato tersebut. Sebab realitanya lebih kompleks,” katanya.
Menurutnya, Prabowo telah menyampaikan diagnosis yang cukup tepat mengenai berbagai persoalan ekonomi nasional seperti praktik under-invoicing, kebocoran devisa, hingga ketimpangan ekonomi.
“Tapi obat yang diresepkan saat ini dari diagnosis yang dilakukan, belum terbukti aman dan efektif ya kan,” katanya.
Dia menilai Indonesia saat ini berada dalam fase kritis yang dapat menjadi titik balik sejarah jika kebijakan pemerintah dijalankan dengan benar, transparan, dan diawasi secara ketat.
“Kalau kebijakan-kebijakan ini dieksekusi dengan benar, dengan transparansi, dengan pengawasan yang kuat, justru itu akan menjadi titik balik sejarah yang sesungguhnya,” katanya.
Namun ia mengingatkan publik juga memiliki kekhawatiran terhadap lemahnya evaluasi pemerintah terhadap sejumlah program yang mendapat kritik masyarakat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Karena itu, Nurul Fatta mengingatkan risiko besar jika kebijakan pemerintah hanya berhenti sebagai retorika politik atau justru memperkuat kelompok oligarki baru.
“Kita khawatir ini hanya retorika yang gagal dieksekusi, atau lebih buruk lagi, dieksekusi tapi justru memindahkan kekuasaan dari oligarki lama ke oligarki baru, maka rakyat Indonesia ini akan membayar harga yang sangat mahal,” pungkasnya.
