Pujian Prabowo ke PDIP Bukan Sekadar Basa-basi Politik

Pidato Presiden Prabowo Subianto di rapat paripurna DPR RI dinilai menyimpan pesan politik penting terkait hubungan pemerintah dengan PDI Perjuangan.

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada PDIP yang tetap memilih berada di luar pemerintahan. Menurut Presiden, keputusan PDIP menjadi oposisi merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi dan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Bagi Pengamat politik Nurul Fatta, bagian tersebut justru menjadi poin politik paling menarik dari keseluruhan pidato Presiden.

“Prabowo memuji PDIP sebagai partai yang ‘berkorban untuk demokrasi’. Presiden menceritakan bagaimana Megawati pernah membantunya secara personal. Presiden juga berkata terima kasih kepada oposisi,” ujar Fatta kepada RMOL, Kamis, 21 Mei 2026.

Ia menilai pujian Prabowo terhadap PDIP bukan sekadar basa-basi politik, melainkan langkah komunikasi politik yang sangat kalkulatif.

Menurutnya, momentum itu dilakukan karena Prabowo sedang bersiap mengumumkan berbagai kebijakan besar dan disruptif, mulai dari kebijakan ekspor tunggal BUMN, pengelolaan devisa hasil ekspor, hingga perombakan tata kelola komoditas nasional.

“Kebijakan sebesar ini membutuhkan iklim politik yang stabil. Presiden tidak bisa berperang di dua front sekaligus, di mana satu sisi melawan oligarki ekonomi sambil menghadapi oposisi politik yang keras di sisi yang lain,” jelasnya.

Nurul Fata menilai pujian terhadap PDIP di forum resmi DPR dapat dibaca sebagai upaya Presiden meredam tensi politik, setidaknya dalam jangka pendek.

“Dengan memuji PDIP dari podium DPR, presiden sedang membeli ketenangan politik minimal untuk jangka pendek. Pesannya kepada PDIP sangat jelas, kira-kira presiden ingin mengatakan, ‘Saya tidak memusuhi kalian, jangan persulit saya’,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengatakan respons PDIP terhadap gestur politik tersebut masih menjadi tanda tanya besar.

“Pertanyaan politiknya adalah apakah PDIP akan menelan gestur ini begitu saja mentah-mentah, atau justru membacanya sebagai kelemahan Prabowo dan memilih untuk tetap keras?” katanya.

Selain itu, Nurul Fata juga melihat kemungkinan lain di balik komunikasi politik Prabowo tersebut, yakni menunjukkan bahwa hubungan Prabowo dan PDIP tidak bisa dipisahkan begitu saja karena memiliki jejak historis panjang dalam kontestasi politik nasional.

“Atau komunikasi ini ingin menunjukkan bahwa Prabowo dan PDIP tidak bisa diadu domba, tidak bisa dipisahkan karena memiliki jejak historis panjang dalam pencalonan presiden wakil presiden saat itu,” lanjutnya.

Bahkan, menurut dia, pidato itu juga bisa dibaca sebagai sinyal politik jangka panjang terkait kemungkinan kerja sama pada Pilpres 2029.

“Atau bisa saja Presiden sedang memberi isyarat politik bahwa PDIP bisa saja bergabung dengan koalisi, atau bahkan lebih jauh soal koalisi Pilpres di 2029 nanti, Prabowo sedang mengincar kader PDIP misalnya untuk periode keduanya,” pungkasnya.