Berita

Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Jenderal Polisi (Purn) Ahmad Dofiri. (Foto: Istimewa)

Politik

Presiden Komitmen Wujudkan Reformasi Menyeluruh Lembaga Pemerintahan

RABU, 20 MEI 2026 | 13:32 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuhnya untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap lembaga pemerintahan. Langkah ini diambil guna menciptakan sistem ketatanegaraan yang lebih efektif, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Jenderal Polisi (Purn) Ahmad Dofiri menyampaikan, Kepala Negara menghendaki adanya perubahan besar demi memperbaiki tata kelola kelembagaan negara.

Menurut Dofiri, reformasi yang diinstruksikan Presiden tidak boleh sekadar bersifat administratif. Seluruh institusi negara harus dipastikan bekerja optimal menjawab kebutuhan publik.


"Presiden menginginkan adanya perubahan yang berdampak signifikan pada sistem ketatanegaraan. Hal ini mencakup penjaringan aspirasi publik secara luas guna memastikan setiap institusi berfungsi optimal sesuai kebutuhan masyarakat," ujar Ahmad Dofiri dikutip Rabu, 20 Mei 2026.

Mantan Wakapolri ini menambahkan, reformasi yang didorong pemerintah menggunakan pendekatan partisipatif dengan membuka ruang bagi aspirasi publik. Pemerintah ingin kebijakan yang lahir benar-benar berbasis kebutuhan nyata masyarakat, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik.

"Jadi perintahnya sangat jelas sekali, jaring masukan dari masyarakat seluas-luasnya, dan Pak Presiden menyampaikan yang diinginkan itu memang semua lembaga perlu direformasi," tegasnya.

Di sisi lain, Dofiri memberikan peringatan keras agar momentum reformasi ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melancarkan agenda provokatif yang bisa menggoyang stabilitas nasional.

Ia menekankan, reformasi harus menjadi alat untuk memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan, bukan ruang untuk menciptakan kegaduhan politik atau polarisasi baru. Pemerintah memastikan proses ini akan tetap berjalan di dalam koridor konstitusi.

"Dengan reformasi yang menyeluruh dan terukur, Presiden berharap lembaga-lembaga pemerintahan semakin adaptif, profesional, dan mampu menjawab tantangan zaman," tandasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya