Berita

Ilustrasi (Artificial Intelligence)

Bisnis

IMA Ingatkan Pemerintah Jaga Napas Bisnis Tambang

RABU, 20 MEI 2026 | 12:41 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Wacana pemerintah membentuk badan khusus untuk memperketat kendali ekspor komoditas tambang memicu perhatian serius dari pelaku industri. 

Indonesian Mining Association (IMA) mengingatkan agar kebijakan baru ini tidak melindas kepastian hukum dan hitung-hitungan ekonomi yang sudah dirancang jangka panjang oleh para investor.

IMA menegaskan dukungannya terhadap upaya negara mengoptimalkan penerimaan dari sektor sumber daya alam. 


Namun, asosiasi menggarisbawahi bahwa tata kelola yang ketat harus tetap ramah terhadap keberlanjutan bisnis. Banyak raksasa tambang beroperasi berbasis kontrak jangka panjang yang keekonomiannya sudah dikunci untuk puluhan tahun ke depan.

Direktur Eksekutif IMA, Sari Esayanti, menyatakan bahwa pelaku industri pada prinsipnya siap satu perahu dengan pemerintah untuk memperkuat tata kelola sektor minerba. 

Hanya saja, regulasi baru nanti wajib menghormati long-term sales agreement (kontrak penjualan jangka panjang) yang sudah berjalan. Stabilitas kebijakan adalah kunci agar Indonesia tidak kehilangan daya saing di panggung global.

“IMA mendukung upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara. Namun, implementasinya harus tetap menjaga kepastian usaha, keberlangsungan kontrak jangka panjang, serta iklim investasi yang kompetitif agar industri pertambangan Indonesia tetap dipercaya dan tumbuh berkelanjutan,” tegas Sari, dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu 20 Mei 2026.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya