Berita

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

Purbaya Kucurkan Rp2,2 Triliun untuk Stabilkan Rupiah Lewat Buyback Obligasi

RABU, 20 MEI 2026 | 10:41 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah terpaksa turun tangan ke pasar obligasi untuk menjaga stabilitas Rupiah yang terus tertekan terhadap Dolar AS.

Intervensi dilakukan melalui aksi pembelian kembali obligasi negara (buyback) yang dilepas investor asing di pasar sekunder.

“Rupiah gonjang-ganjing, jadi pemerintah terpaksa, bukan pemerintah ya? Saya, pemerintah (bilang) terpaksa boleh enggak? Melakukan inisiatif menjaga stabilitas di pasar obligasi,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Rabu, 20 Mei 2026.


Purbaya mengungkapkan, pemerintah telah melakukan intervensi di pasar obligasi sebanyak tiga kali dengan total nilai mencapai Rp2,2 triliun.

Ia merinci, aksi pembelian pertama dilakukan pada Rabu, 13 Mei 2026 sebesar Rp100 miliar. Intervensi kemudian dilanjutkan pada Senin, 18 Mei 2026 senilai Rp830 miliar, dan kembali ditambah Rp1,29 triliun pada perdagangan Selasa, 19 Mei 2026.

Menurut Purbaya, skema buyback dilakukan secara fleksibel dengan pola masuk dan keluar pasar sesuai kondisi yang berkembang.

“Kita pakai masuk-keluar, masuk-keluar sesuai kebutuhan dan kondisi. Bukan buyback untuk di-hold terus-terusan. Kita buyback untuk mengembalikan stabilitas pasar obligasi,” jelasnya.

Ia menilai langkah tersebut penting untuk menahan tekanan di pasar obligasi sekaligus menjaga kepercayaan investor terhadap surat utang Indonesia.

Purbaya juga menepis anggapan bahwa intervensi pemerintah akan merusak mekanisme pasar. Menurut dia, investor asing masih melihat obligasi pemerintah Indonesia cukup menarik.

“Artinya mereka sayang juga jual itu karena menguntungkan rupanya. Jadi masih kredibel surat utang kita itu. Kalau mereka jual, saya beli, jadi asing juga enggak ngelepas (obligasi),” ujarnya.

Selain itu, Purbaya mengklaim arus modal asing mulai kembali masuk setelah pemerintah aktif menyerap obligasi di pasar. Nilainya disebut mencapai Rp1,68 triliun, baik melalui pasar primer maupun sekunder.

Masuknya dana asing tersebut diyakini dapat membantu menopang nilai tukar Rupiah karena turut membawa suplai Dolar AS ke dalam negeri.

“Mereka mulai masuk, Dolar mulai masuk kan harusnya. Mungkin enggak semuanya instan ya, sebagian beberapa hari kemudian settlement, Dolar dua hari lagi. Tapi yang jelas di tengah goncangan seperti itu, asing mulai masuk ke sini,” tandasnya.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

Bursa Asia Awali November di Zona Merah

Senin, 02 November 2026 | 08:21

Laba Samindo Resources Melonjak 53 Persen, Efisiensi Biaya Jadi Penopang

Senin, 02 November 2026 | 07:55

Jet Pribadi Jatuh dan Meledak Dekat Permukiman, Sembilan Orang Tewas

Senin, 02 November 2026 | 07:40

Dituding Manipulasi Suara, Ketua KPU India Didesak Mundur

Senin, 02 November 2026 | 07:20

OJK: Tak Ada Dua Sanksi untuk Satu Pelanggaran di Pasar Modal

Senin, 02 November 2026 | 07:06

Polda Metro Tak Cukup Minta Maaf soal “Mahasewa Bayaran”

Senin, 02 November 2026 | 06:40

Kelurahan Berperan Besar Menuju Jakarta Kota Global

Senin, 02 November 2026 | 06:36

Potensi Pasar Asuransi Syariah RI Masih Besar

Senin, 02 November 2026 | 06:00

PPP NTB Protes Mardiono Asal Pecat Pengurus

Senin, 02 November 2026 | 05:39

Ketika Syarat Konstitusional Wapres Dipersoalkan

Senin, 02 November 2026 | 05:26

Selengkapnya