Gedung Bursa Efek Indonesia (Foto: RMOL/Reni Erina)
Kejatuhan pasar saham dan sektor finansial Indonesia saat ini dipicu oleh kombinasi sentimen eksternal dan domestik, bukan oleh faktor domestik yang bersifat seremonial.
Tegasan ini membantah ingar-bingar spekulasi yang mengaitkan merosotnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dengan kunjungan Wakil Ketua DPR RI ke Bursa Efek Indonesia (BEI).
Pada perdagangan kemarin, Selasa 19 Mei 2026, IHSG ditutup anjlok 3,46 persen ke level 6.370. Di hari yang sama, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyambangi gedung BEI bersama jajaran pimpinan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yakni Rosan Roeslani (CEO) dan Dony Oskaria (COO), yang disambut langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.
Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Ani Asriyah, menegaskan bahwa mengaitkan kehadiran para petinggi negara tersebut dengan pelemahan bursa adalah pembacaan yang keliru secara temporal maupun analitis.
“Pasar sudah berada dalam tekanan bahkan sebelum rombongan tiba di gedung BEI pukul 10:27 WIB. Sejak pembukaan pagi, IHSG sudah tertekan di kisaran 6.599 dan sempat melorot ke 6.565. Jadi, sama sekali tidak tepat jika pelemahan hari ini dikaitkan dengan kunjungan Pak Dasco. Sebaliknya, kehadiran rombongan justru bertujuan untuk menjaga kepercayaan pada bursa,” ujar Ani Asriyah, dalam keterangan yang dikutip redaksi di Jakarta, Rabu 20 Mei 2026.
Menurut analisis Ani, ada tiga indikator makro dan sentimen nyata yang sedang mengguncang psikologis investor, jauh melampaui sekadar isu domestic.
Pertama, sentimen negatif rebalancing MSCI dan FTSE Russell. Pekan lalu, MSCI mencoret enam emiten Indonesia dari indeks global standar dan 13 emiten dari indeks small-cap karena masalah konsentrasi kepemilikan yang tinggi dan transparansi. Langkah ini diperberat oleh keputusan FTSE Russell yang ikut menghapus saham-saham dengan masalah serupa serta menunda full index re-ranking Indonesia hingga September 2026.
Kedua, depresiasi Rupiah yang menembus batas psikologis.
"Kita sama-sama tahu bahwa rupiah sedang terdepresiasi dan menembus angka psikologis baru di level Rp17.700 per dollar AS pada perdagangan 19 Mei," jelas Ani mengenai rapuhnya fundamental nilai tukar.
Ketiga, isu kebijakan ekspor ESDM. Ketidakpastian regulasi domestik turut andil dalam menambah kecemasan. Menurut Ani, isu terkait kebijakan ekspor satu pintu dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi sentimen negatif tambahan bagi pasar modal.
Melihat situasi pasar yang sedang bergejolak, Ani menilai kedatangan Sufmi Dasco Ahmad bersama Danantara dan OJK justru menjadi intervensi psikologis yang sangat diperlukan. Langkah ini menunjukkan bahwa negara hadir dan berkomitmen melakukan koordinasi kelembagaan untuk memitigasi risiko.
“Kehadiran pimpinan DPR, OJK, dan Danantara di BEI memberi pesan bahwa pemerintah dan otoritas tidak abai terhadap tekanan pasar. Dalam masa seperti ini, kehadiran simbolik tetap penting karena pasar bukan hanya bergerak oleh data, tetapi juga oleh persepsi terhadap koordinasi, kepemimpinan, dan keseriusan institusi,” kata Ani menambahkan.
Pernyataan Dasco usai kunjungan, yang menyoroti pertumbuhan investor ritel, fundamental bursa yang baik, serta rencana penyempurnaan regulasi, dinilai GREAT Institute sebagai pesan konstruktif yang krusial untuk meredam kepanikan jangka pendek (risk-off).
Menghadapi tantangan ini, Ani Asriyah memaparkan agenda kebijakan yang harus segera dieksekusi otoritas dalam dua tahapan.
Jangka Pendek: Otoritas perlu menjaga stabilitas pasar dan nilai tukar secara aktif agar tekanan tidak berkembang menjadi spiral krisis kepercayaan yang lebih mahal harganya.
Jangka Menengah: Pemerintah, OJK, dan BEI harus mempercepat reformasi struktural pasca-peringatan dari MSCI dan FTSE Russell. Fokusnya adalah peningkatan transparansi kepemilikan, penyesuaian aturan free float, serta penguatan kredibilitas pasar agar Indonesia tidak dicap sebagai pasar dengan risiko investability (kelayakan investasi) yang tinggi.
Saat ini, OJK sendiri tengah menargetkan sekitar tiga perempat emiten untuk bisa memenuhi aturan free float minimum 15 persen pada tahun pertama implementasi reformasi.
