Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan respons tajam terhadap kritik majalah asal Inggris The Economist yang menyoroti program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, kondisi fiskal nasional tetap berada pada jalur disiplin karena pemerintah masih mampu menjaga defisit anggaran sesuai batas aman yang ditetapkan undang-undang.
“Kan (defisit) fiskal kita bisa dikendalikan di bawah 3 persen dari PDB. Tahun lalu bukan 2,9 persen lho, 2,8 persen dari PDB defisitnya. Jadi, nggak ada masalah,” tegas Purbaya, menepis anggapan bahwa belanja besar pemerintah otomatis menyeret Indonesia ke jurang krisis fiskal.
Ia kemudian membandingkan posisi Indonesia dengan banyak negara Eropa yang justru memiliki rasio utang dan defisit jauh lebih tinggi, namun tidak selalu ditempatkan dalam sorotan sekeras Indonesia.
Karena itu, Purbaya menilai kritik
The Economist cenderung tidak proporsional dan mengabaikan konteks global.
“Sekarang pun kita hitung defisitnya berapa. Jadi, kalau
The Economist memandang kebijakan fiskal kita berantakan, mereka suruh liat deh kebijakan-kebijakan negara Eropa berapa defisitnya, utangnya berapa. Itu mendekati 100 persen semua lho dari PDB,” papar Purbaya.
Dengan rasio utang Indonesia yang masih berada di kisaran 40 persen terhadap produk domestik bruto, Purbaya optimistis fondasi fiskal nasional tetap jauh lebih sehat dibanding banyak ekonomi besar dunia.
Menurutnya, ketahanan fiskal Indonesia justru layak diapresiasi, bukan diposisikan seolah berada di ambang kemunduran.
“Kita masih 40 persen (dari PDB). Kita masih bagus. Harusnya
The Economist muji kita,” kata Menkeu RI.
The Economist dalam laporan panjang berjudul "Indonesia’s president is jeopardising the economy and democracy" menyoroti arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berpotensi membebani fiskal negara sekaligus menggerus kualitas demokrasi Indonesia.
Sorotan utama diarahkan pada dua program populis berskala besar, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes), yang disebut membutuhkan anggaran sangat besar dan berisiko menekan penerimaan negara di tengah perlambatan harga komoditas ekspor seperti batu bara, nikel, dan sawit.
The Economist menilai defisit fiskal Indonesia pada 2025 yang mendekati batas 3 persen dari PDB menjadi sinyal kewaspadaan, terutama karena belanja negara terus meningkat sementara tekanan subsidi energi dan pembayaran bunga utang ikut membesar.
Media tersebut juga menyinggung potensi penurunan peringkat utang apabila disiplin fiskal melemah.
