Berita

Ilustrasi

Bisnis

Rupiah Tertekan, Ekonomi Indonesia Dikhawatirkan Kontraksi

SENIN, 18 MEI 2026 | 12:13 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Ekonom senior Ferry Latuhihin mengkhawatirkan kondisi perekonomian nasional pada semester berikutnya. Ia menilai tekanan ekonomi yang terjadi saat ini berpotensi memicu kontraksi pertumbuhan hingga resesi apabila tidak segera diantisipasi pemerintah.

Menurut Ferry, pelemahan nilai tukar rupiah menjadi salah satu sinyal yang perlu diwaspadai. Ia menyinggung kurs dolar Amerika Serikat yang disebut telah menembus level Rp17.500.

“Kalau saya simpulkan mengenai outlook ke depan, saya khawatir kuartal ketiga dan keempat bukan lagi positive growth tapi kontraksi ekonomi, negative growth,” kata Ferry di kanal Youtube Bambang Widjojanto, Senin, 18 Mei 2026. 


Ferry menilai pemulihan ekonomi akan sulit dilakukan apabila Indonesia benar-benar masuk ke jurang resesi. Ia menyebut iklim usaha saat ini justru semakin tertekan akibat sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap membebani dunia bisnis.

“Saya katakan tidak gampang baik lagi karena rezim ini membunuh bisnis,” ujarnya.

Ia menyoroti rencana kenaikan royalti sektor pertambangan yang dinilai muncul akibat kondisi fiskal pemerintah yang sedang tertekan. Selain itu, ia juga mengkritik wacana pengenaan pajak terhadap kendaraan listrik yang sebelumnya mendapatkan insentif bebas pajak.

“Itu melanggar janji awal,” katanya.

Ferry turut menyinggung kebijakan pemotongan komisi operator ojek online dari 20 persen menjadi 8 persen yang menurutnya dapat berdampak buruk terhadap keberlangsungan perusahaan platform digital.

Ia menilai kebijakan tersebut justru berisiko mengorbankan para pekerja apabila perusahaan operator seperti Grab dan Gojek mengalami tekanan bisnis serius hingga menghentikan operasionalnya.

“Kalau operator seperti Grab dan Gojek tutup, jutaan manusia bisa jadi pengangguran,” tandasnya.


Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya