Berita

Hasil Muktamar XXI Mathla’ul Anwar digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh salah satu calon Ketua Umum PBMA, Andi Yudi Hendriawan Djuwaeli. (Foto: Istimewa)

Hukum

Polemik Muktamar Mathla’ul Anwar Berlanjut ke Pengadilan

SENIN, 18 MEI 2026 | 09:51 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Hasil Muktamar XXI Mathla’ul Anwar digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh salah satu calon Ketua Umum PBMA, Andi Yudi Hendriawan Djuwaeli. Gugatan tersebut dilayangkan menyusul adanya dugaan persoalan dalam proses hingga hasil keputusan muktamar.

"Kami daftarkan gugatan ke PN Jakarta Pusat, karena hasil Muktamar Mathla'ul Anwar ke-21 cacat prosedur dan sarat kecurangan. Ada upaya sistematis dari pihak tertentu untuk memenangkan salah satu calon," ujar Andi, Senin, 18 Mei 2026.

Andi Djuwaeli meminta majelis hakim untuk memeriksa keabsahan sejumlah keputusan yang lahir dari forum muktamar tersebut.


"Saya menggunakan langkah konstitusional dengan ajukan perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dibantu oleh rekan-rekan pengacara profesional, saya yakin para hakim yang mulia akan kabulkan gugatan kami," ujarnya.

Putera mantan Ketua Umum PB Mathla'ul Anwar kharismatik, KH. Muhammad Irsjad Djuwaeli ini berharap agar jalur hukum berjalan secara terbuka, sehat, dan bermartabat, selaras dengan nilai-nilai organisasi yang telah membentuk sejarah panjang Mathla’ul Anwar di Indonesia yang lahir sebelum kemerdekaan RI. 

Andi Djuwaeli hadir di persidangan ini didampingi Ketua Umum DPP Generasi Muda Mathla'ul Anwar, H. Ahmad Nawawi, Ketua Majelis Amanah PW Mathla'ul Anwar Sulawesi Utara, Firasat Mokodompit dan Ketua PW Mathla'ul Anwar Nusa Tenggara Timur, Syafrudin Atasoge 

"Bagi warga Mathla'ul Anwar, ini bukan hanya semata soal keputusan persidangan, akan tetapi menunjukan kedewasaan kolektif dalam menjaga marwah organisasi dan ikhtiar untuk bebas dari kepentingan pragmatis," harapnya.

Sementara itu, kuasa hukum Andi Djuwaeli dari Kesuma Muliana & Co (Advocate & Solicitors), Rocky P. Pasaeno, menjelaskan perkara tersebut saat ini masih dalam tahap administrasi dan menunggu proses persidangan lanjutan di pengadilan. Ia menyebut sidang perdana yang dijadwalkan pada Rabu, 13 Mei 2026, ditunda dan akan kembali digelar pada 3 Juni 2026.

"Kami sudah menyiapkan sejumlah data dan fakta. Dilengkapi banyak bukti otentik yang menunjukan adanya dugaan kecurangan pada forum Muktamar Mathla'ul Anwar kemarin. Sekurangnya ada enam pihak yang menjadi tergugat dan turut tergugat. Kami optimis gugatan ini bisa dimenangkan," tutup Rocky.

Muktamar XXI Mathla'ul Anwar telah diselenggarakan pada 11-13 April 2026 di Kota Serang. Dalam persaingan yang sangat ketat, Andi Djuwaeli memperoleh 71 Suara dan Jajuli Juweni 77 suara, hanya kalah 6 suara dengan penuh dinamika dalam muktamar MA ini.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya