Berita

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo (Foto: Alifia Dwi/RMOL)

Politik

Didesak Cabut Beasiswa ASN PU yang Flexing dan Terima Suap, Menteri Dody: Kewenangan Pak Purbaya

JUMAT, 15 MEI 2026 | 22:27 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyerahkan kewenangan pencabutan beasiswa kepada dua Aparatur Negeri Sipil (ASN) pada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang diduga menerima suap dan mencemooh program pemerintah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. 

Saat ini, kedua ASN Kemen PU itu telah dipanggil ke Indonesia saat sedang bersekolah di Jepang dan Inggris menggunakan beasiswa LPDP dan JICA. 

"Itu wewenangnya Pak Purbaya ya," ujar Dody kepada wartawan saat meninjau percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Wonosobo, Jumat 15 Mei 2026. 


Kini kedua ASN itu telah menjalani pemeriksaan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PU. Dody menyampaikan, kalau keduanya melakukan tindakan tak terpuji selama berada di luar negeri.  

Salah satu ASN yang berada di London Inggris disebutnya melakukan tindakan tidak terpuji yakni mencemooh program pemerintah/MBG hingga flexing. Sedangkan seorang lagi yang sedang bersekolah di Jepang diduga menerima suap.

"Jadi memang ada dua ASN kita yang kita panggil pulang. Satu terkait masalah suap. Ada satu lagi yang di London. Masalah etik tuh," ungkapnya.

Ia menyebut ASN yang di Jepang telah dipanggil dan diperiksa oleh aparat penegak hukum (APH). Sementara ASN yang berada di London Inggris masih ditunggu kedatangannya untuk diperiksa lebih lanjut atas tindakannya.

"Yang satu dipanggil karena masalah suap. Kemudian dipanggil oleh APH. Kita menjembatani doang. Saya enggak tahu seperti apa (hasilnya)," tuturnya.

"Itu (ASN yang di London) dulu kita panggil pulang. Mungkin nanti kayaknya Minggu datang, nanti Senin selesai kita proses," lanjutnya.

Setelah hasil pemeriksaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) keluar, Dody mengatakan bakal memberikan sanksi tegas kepada keduanya. 

"Biar diperiksa dulu sama teman-teman dari BPSDM. Nanti kemudian kita akan ada sanksinya," tandasnya. 



Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya