Berita

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo (Foto: Alifia Dwi/RMOL)

Politik

Didesak Cabut Beasiswa ASN PU yang Flexing dan Terima Suap, Menteri Dody: Kewenangan Pak Purbaya

JUMAT, 15 MEI 2026 | 22:27 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyerahkan kewenangan pencabutan beasiswa kepada dua Aparatur Negeri Sipil (ASN) pada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang diduga menerima suap dan mencemooh program pemerintah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. 

Saat ini, kedua ASN Kemen PU itu telah dipanggil ke Indonesia saat sedang bersekolah di Jepang dan Inggris menggunakan beasiswa LPDP dan JICA. 

"Itu wewenangnya Pak Purbaya ya," ujar Dody kepada wartawan saat meninjau percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Wonosobo, Jumat 15 Mei 2026. 


Kini kedua ASN itu telah menjalani pemeriksaan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PU. Dody menyampaikan, kalau keduanya melakukan tindakan tak terpuji selama berada di luar negeri.  

Salah satu ASN yang berada di London Inggris disebutnya melakukan tindakan tidak terpuji yakni mencemooh program pemerintah/MBG hingga flexing. Sedangkan seorang lagi yang sedang bersekolah di Jepang diduga menerima suap.

"Jadi memang ada dua ASN kita yang kita panggil pulang. Satu terkait masalah suap. Ada satu lagi yang di London. Masalah etik tuh," ungkapnya.

Ia menyebut ASN yang di Jepang telah dipanggil dan diperiksa oleh aparat penegak hukum (APH). Sementara ASN yang berada di London Inggris masih ditunggu kedatangannya untuk diperiksa lebih lanjut atas tindakannya.

"Yang satu dipanggil karena masalah suap. Kemudian dipanggil oleh APH. Kita menjembatani doang. Saya enggak tahu seperti apa (hasilnya)," tuturnya.

"Itu (ASN yang di London) dulu kita panggil pulang. Mungkin nanti kayaknya Minggu datang, nanti Senin selesai kita proses," lanjutnya.

Setelah hasil pemeriksaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) keluar, Dody mengatakan bakal memberikan sanksi tegas kepada keduanya. 

"Biar diperiksa dulu sama teman-teman dari BPSDM. Nanti kemudian kita akan ada sanksinya," tandasnya. 



Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

KPK Benaran Sakit Jiwa, Gedung Merah Putih Mending untuk Merawat ODGJ

Kamis, 16 Juli 2026 | 19:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Cara Cek Status Eligible Magang Kemnaker 2026, Alasan Tidak Lolos Verifikasi

Jumat, 17 Juli 2026 | 20:22

Prabowo Segera Luncurkan Motor Listrik Buatan Anak Bangsa

Jumat, 17 Juli 2026 | 20:19

Panglima: TNI AD Sumbang 55 Persen Produksi Beras Nasional 2026

Jumat, 17 Juli 2026 | 19:53

Profil Slavko Vincic, Wasit Final Piala Dunia 2026

Jumat, 17 Juli 2026 | 19:26

Ini Alasan Kejagung Belum Tahan Febrie Adriansyah

Jumat, 17 Juli 2026 | 19:19

Halaqah Pra Muktamar NU Diawali Khataman Al-Qur'an dan Doa Bersama

Jumat, 17 Juli 2026 | 19:17

Prabowo Putuskan Bangun Minimal 30 Pabrik Bioetanol di Indonesia

Jumat, 17 Juli 2026 | 19:16

Jadwal Final dan Perebutan Posisi 3 Piala Dunia 2026: Spanyol vs Argentina, Prancis Tantang Inggris

Jumat, 17 Juli 2026 | 19:07

Pertamina Patra Niaga Bantah Isu Transporter Enggan Salurkan BBM di Sumut

Jumat, 17 Juli 2026 | 18:41

Pramono Buka Jalan Alumni PKM Berdakwah di Masjid Milik Pemprov DKI

Jumat, 17 Juli 2026 | 18:41

Selengkapnya