Pertemuan Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago dengan Anggota DPD di Ruang Rapat Yudistira, Gedung Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Mei 2026. (Foto: Humas DPD)
Peningkatan eskalasi kekerasan di Tanah Papua kembali menjadi perhatian DPD RI. Hal itu mengemuka dalam pertemuan antara Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai dengan Menteri Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago di Ruang Rapat Yudistira, Gedung Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Mei 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Yorrys bersama Anggota DPD RI Dapil Papua Barat, Filep Wamafma, Anggota DPD RI Dapil Papua Tengah, Lis Tabuni, dan Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Timur, Andi Sofyan Hasdam, menyampaikan perkembangan terkini situasi kehidupan masyarakat di Tanah Papua.
Menurutnya, kondisi keamanan yang sedang tidak stabil membuat ribuan masyarakat mengungsi dan kehilangan harapan untuk hidup di daerahnya sendiri.
“Akibat situasi keamanan yang mencekam, masyarakat kehilangan rasa aman dan nyaman untuk bekerja mencari nafkah, anak-anak pun dirundung ketakutan untuk menjalani proses belajar-mengajar,” ujar Yorrys.
Ia menambahkan, beberapa wilayah, khususnya di pegunungan, konflik bersenjata antara aparat TNI/Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) berdampak buruk bagi tatanan kehidupan masyarakat.
“Ribuan masyarakat mengungsi dari kampung halamannya, berharap kehidupan yang layak di wilayah-wilayah sekitarnya. Namun, hingga saat ini, pemerintah terkesan abai memperhatikan nasib mereka. Mereka hidup tidak terurus dan berpotensi menimbulkan persoalan sosial baru di wilayah pengungsian,” tegas Yorrys.
Sementara itu, Filep Wamafma turut menyampaikan kegelisahannya terkait dengan penolakan masyarakat terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua.
Menurutnya, pemerintah harus mengambil sikap yang jelas dan tegas dalam merespons penolakan masyarakat. Apalagi penolakan ini banyak dilatari oleh keterlibatan aparat keamanan yang dipersepsikan menggunakan kekerasan terhadap warga setempat.
“Proyek PSN sejatinya menghadirkan manfaat bagi masyarakat, bukan menimbulkan kegaduhan. Sebab itu, Pemerintah harus menjawab kegelisahan masyarakat tersebut agar mereka merasa didengarkan dan dipedulikan,” tegas Filep.
Filep juga menegaskan pentingnya pemerintah membuat dan memublikasikan peta jalan (road map) penyelesaian masalah keamanan di Tanah Papua.
Road map tersebut akan menjadi pedoman bagi siapapun yang berkepentingan dengan masa depan Tanah Papua yang damai.
Mengakhiri pertemuan itu, Yorrys menyampaikan apresiasi atas kesediaan Menkopolkam untuk menerima dan mendengarkan kehadiran dan aspirasi para Anggota DPD RI.
Ketua MPR for Papua itu berharap, Kemenko Polkam dapat menjadi garda terdepan dalam melahirkan solusi-solusi komprehensif bagi penyelesaian persoalan keamanan di Tanah Papua.
