Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Ramandhita)

Bisnis

Rencana Purbaya Terbitkan Aturan Layer Cukai jadi Napas Rokok Rakyat

SELASA, 12 MEI 2026 | 15:20 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Angin segar nampaknya mulai berembus ke industri rokok rakyat. Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur melihat pemerintah mulai "melek" terhadap nasib pengusaha kecil dan petani tembakau.

Sebagai tokoh yang vokal menyuarakan TRITURA Petani Tembakau Madura, Gus Lilur mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berencana menerbitkan skema cukai layer baru bagi rokok rakyat.

“Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pak Purbaya atas rencana penerbitan layer baru cukai rokok rakyat. Ini langkah positif dan sangat ditunggu pelaku usaha kecil,” ujar Gus Lilur dalam keterangannya, Selasa, 12 Mei 2026.


Menurutnya, selama ini struktur cukai yang terlalu "gemuk" dan berat menjadi tembok besar bagi pelaku UMKM rokok untuk masuk ke jalur legal. Akibatnya, banyak pengusaha rakyat yang terpaksa bermain di zona abu-abu karena tak sanggup memikul beban cukai yang tidak proporsional.

“Kalau layer baru ini benar-benar diwujudkan, maka ini bisa menjadi pintu masuk bagi lahirnya industri rokok rakyat yang sehat, legal, dan kuat,” tegasnya.

Gus Lilur juga menyentil pendekatan negara dalam memberantas rokok ilegal. Baginya, penindakan di lapangan tidak akan pernah tuntas jika negara tidak menyediakan "jembatan" bagi para pengusaha ilegal untuk bertransformasi menjadi legal.

Ia menilai, banyak pelaku rokok ilegal sebenarnya punya pasar dan kapasitas produksi yang mumpuni, namun "tercekik" oleh rumitnya perizinan dan tingginya biaya.

“Negara harus membuka ruang transformasi. Pengusaha rokok ilegal harus diarahkan masuk ke jalur legal, bukan hanya ditindak. Kalau ingin menekan rokok ilegal, sediakan jalan legal yang bisa dijangkau pengusaha kecil,” cetusnya.

Di akhir pernyataannya, Gus Lilur menegaskan bahwa perjuangan industri tembakau rakyat harus bermuara pada satu titik: Realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura.

Ia meyakini KEK adalah kunci agar Madura tidak hanya menjadi "sapi perah" penyedia bahan baku, tetapi bertransformasi menjadi pusat industri tembakau nasional yang terintegrasi.

“Ujung dari semua ini harus menuju KEK Tembakau Madura. Di sana nanti ada integrasi antara petani, industri, perdagangan, dan pengawasan dalam satu sistem yang jelas,” urai Gus Lilur.

Jika KEK terwujud, lanjutnya, ekonomi Madura akan melonjak, industri legal semakin luas, dan penerimaan negara pun otomatis terdongkrak.

“Ini momentum penting. Negara harus hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator transformasi ekonomi rakyat,” pungkasnya.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya