NEGERI ini memang penuh kejutan. Bahkan untuk urusan “sisa internet”, rakyat harus naik tangga sampai Mahkamah Konstitusi (MK).
Bayangkan, dua orang rakyat kecil yaitu seorang pengemudi ojek daring dan seorang pedagang online, harus menggugat negara hanya untuk mempertanyakan satu hal sederhana, “Kalau saya beli 10 GB, kenapa sisanya tiba-tiba lenyap begitu saja?”
Sudah biasa sejak dulu orang datang ke pengadilan karena tanah dirampas. Sekarang orang datang ke hadapan para hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia karena “sisa internet” dirampas waktu atau disedot operator.
Dan ini bukan metafora ngawur warung kopi. Ini benar-benar sedang terjadi di gedung MK sejak gugatan didaftarkan pada 29 Desember 2025. Sidangnya belum final.
Yang menggugat adalah pasangan suami-istri pekerja sektor digital. Mereka adalah Didi Supandi, pengemudi transportasi daring, dan Wahyu Triana Sari, pedagang online.
Mereka mengajukan
judicial review terhadap Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
Inti persoalannya sederhana tetapi sangat besar dampaknya bagi jutaan rakyat bahwa aturan itu dianggap menjadi dasar hukum praktik paket data prabayar yang membuat sisa kuota hangus ketika masa aktif habis.
Dalam logika rakyat, kuota yang sudah dibeli adalah hak milik konsumen. Tetapi dalam logika operator, kuota dianggap bagian dari layanan jasa yang penggunaannya dibatasi waktu.
Maka benturan ini akhirnya naik kelas menjadi perkara konstitusi, apakah negara boleh membiarkan sesuatu yang sudah dibayar rakyat hilang begitu saja hanya karena kalender bergerak lebih cepat daripada pemakaian kuota?
Dan yang menggugat bukan konglomerat telekomunikasi, bukan taipan Silicon Valley, bukan investor satelit orbit rendah. Yang menggugat justru pasangan suami-istri pekerja digital kelas rakyat biasa.
Mereka hidup dari internet. Kuota bagi mereka bukan gaya hidup, melainkan napas ekonomi. Kuota adalah bensin bagi motor digital mereka.
Maka ketika kuota hangus, rasanya seperti membeli beras lima kilogram, baru dimasak empat kilo, sisanya tiba-tiba disapu petugas sambil berkata, “Maaf Pak, masa aktif nasi sudah habis.” Begitulah absurdnya logika zaman ini.
Hakim MK sendiri sampai heran. Hakim Guntur Hamzah bertanya dengan nada yang mewakili jutaan rakyat, “Saya beli 10 GB, baru pakai 9 GB, kok sudah selesai?”
Pertanyaan sederhana, tetapi mengguncang fondasi logika bisnis operator. Sebab di titik itu, benturan mulai tampak jelas bahwa rakyat menganggap kuota adalah barang, operator menganggapnya jasa.
Lucu juga negeri ini. Listrik saja yang tidak terlihat bisa dianggap “barang”. Air PAM yang mengalir bisa dihitung hak pemakaiannya. Bahkan token listrik masih bisa diwariskan sampai bulan depan.
Tetapi kuota internet yang dibeli dengan uang nyata, dengan rupiah yang tidak ghaib, mendadak berubah menjadi makhluk metafisika yang ada tetapi tidak boleh dimiliki penuh.
Ini seperti membeli semangkuk bakso dengan tulisan besar, “Bakso milik Anda sepenuhnya.” Tetapi setelah lewat pukul 12 malam, tukang baksonya datang mengetuk rumah sambil berkata, “Maaf Pak, kuah yang belum diminum kami tarik kembali demi stabilitas nasional.”
Dan rakyat cuma bisa melongo sambil mengecek sisa kuota yang hilang lebih cepat daripada janji kampanye.
Komentar netizen pun meledak. Ada yang menyebut operator “perampok berizin”. Ada yang membandingkan dengan PLN. Ada yang berkata kalau sistemnya berdasarkan waktu, ya sekalian saja internet unlimited selama periode tertentu.
Komentar ini menarik, sebab rakyat kecil sebenarnya tidak sedang bicara teori telekomunikasi tingkat doktoral. Mereka sedang bicara rasa keadilan paling dasar, “Kalau saya sudah bayar, kenapa saya tidak berhak penuh atas yang saya beli?”
Persoalannya memang lebih filosofis daripada sekadar sinyal dan gigabyte. Kapitalisme modern punya kemampuan ajaib yang mengubah barang menjadi layanan, lalu mengubah layanan menjadi ilusi kepemilikan.
Kita merasa memiliki, padahal cuma menyewa sementara. Film yang kita beli bisa hilang dari platform. Lagu yang kita unduh ternyata hanya lisensi. Software yang dibayar mahal bisa mati karena langganan berakhir.
Dan kini kuota internet pun mengikuti jalan spiritual yang sama: dibeli sebagai milik, diperlakukan sebagai titipan. Inilah zaman ketika manusia membeli akses, bukan kepemilikan.
Operator tentu punya argumen. Mereka bicara soal manajemen kapasitas jaringan, struktur tarif, beban infrastruktur, perilaku pelanggan, hingga risiko kenaikan biaya. Semua terdengar sangat teknokratis dan akademis.
Mereka bahkan membawa data dimana 95% pelanggan memilih paket non rollover, paket yang sisa koutanya hangus kalau lewat waktu. Tetapi angka sering kali tidak otomatis identik dengan keadilan.
Rakyat memilih paket murah bukan selalu karena suka sistemnya. Kadang karena memang cuma itu yang sanggup dibeli. Sama seperti orang naik truk bak terbuka bukan karena mencintai angin malam, tetapi karena ongkos bus sudah terlalu mahal.
Di sinilah problem besar negeri ini dimana pilihan ekonomi sering disamarkan seolah-olah pilihan bebas. Padahal banyak rakyat memilih bukan berdasarkan preferensi, melainkan keterpaksaan.
Maka sidang kuota hangus ini sebenarnya bukan cuma soal internet. Ini cermin relasi antara korporasi besar dan rakyat kecil di era digital.
Dulu penjajahan datang membawa meriam. Sekarang ia datang membawa Terms & Conditions sepanjang 48 halaman di aplikasi, yang dicentang tanpa dibaca.
Dan rakyat? Tetap rakyat. Dari zaman VOC sampai zaman 5G, posisinya sering sama yang membayar penuh, menerima setengah.
Namun ada satu hal yang menarik dari sidang ini. Untuk pertama kalinya, rasa jengkel warung kopi naik kelas menjadi diskursus konstitusi. Keluhan yang dulu hanya hidup di kolom komentar kini masuk ruang MK.
Ini pertanda penting bahwa rakyat mulai sadar bahwa keadilan bukan hanya soal pilkada, tanah, atau korupsi. Bahkan sisa 1 GB pun bisa menjadi isu hak warga negara. Karena ketidakadilan memang sering dimulai dari hal kecil yang dianggap biasa.
Hari ini kuota hangus dianggap normal. Besok mungkin oksigen digital diberi masa aktif. Lusa mungkin baterai ponsel hanya bisa dipakai sampai jam tertentu “demi stabilitas ekosistem energi nasional.”
Dan kita akan kembali diminta memahami “logika bisnis.” Padahal rakyat cuma ingin satu hal sederhana yakni jangan bikin kami merasa membeli bayangan.
Sebab di negeri yang waras, uang rakyat itu nyata. Maka barang yang dibeli dengan uang nyata jangan diperlakukan seperti jin yang hilang ketika ayam berkokok. Semoga.
