Berita

Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin (Foto: Bakom RI)

Politik

Rentetan Kecelakaan jadi Alasan Direksi PT KAI Perlu di Refresh

KAMIS, 07 MEI 2026 | 10:18 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rentetan kecelakaan kereta api yang terjadi belakangan memicu sorotan terhadap tata kelola PT Kereta Api Indonesia (Persero). Desakan agar Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin mundur pun menguat.

Pengamat kebijakan publik, Andi Yusran, menilai rentetan kecelakaan kereta api yang terjadi belakangan menjadi indikator adanya persoalan serius dalam tata kelola perkeretaapian nasional.

“Rentetan kecelakaan kereta api yang terjadi sesungguhnya adalah indikator adanya masalah dalam tata kelola perkeretaapian,” ujarnya kepada RMOL, Kamis, 7 Mei 2026.


Menurut Andi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan jalur kereta api, termasuk kondisi pintu-pintu perlintasan yang saat ini dinilai banyak tidak layak.

“Perlu evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan jalur kereta api termasuk pintu-pintu perlintasan yang kondisinya saat ini banyak yang tidak layak, dan juga manajemen pelayanan transportasi kereta api sehingga ke depannya risiko kecelakaan dapat diminimalisir dan pelayanan transportasi kereta api bisa dimaksimalkan,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pembenahan di level manajemen perusahaan. Menurutnya, jajaran direksi dan manajemen PT KAI perlu diperkuat oleh figur-figur yang memiliki pengalaman dan rekam jejak profesional di industri perkeretaapian.

“Kedua, jajaran direksi dan manajemen perusahaan perlu di-refresh dengan personal yang memiliki pengalaman dan rekam jejak profesional dalam industri perkeretaapian,” tegasnya.

Ia berharap evaluasi menyeluruh tidak hanya berhenti pada aspek teknis, tetapi juga menyentuh tata kelola perusahaan agar pelayanan dan keselamatan transportasi kereta api dapat kembali menjadi prioritas utama.


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Deteksi Dini, Lapas Cianjur Periksa Kesehatan Warga Binaan dan Pegawai

Jumat, 25 September 2026 | 20:20

Tahu Manuver Pelindo, Kejagung Serahkan Eksekusi Silfester Matutina ke Kejari Jaksel

Jumat, 25 September 2026 | 20:16

Antam Serap 9 Ton Emas Freeport hingga Agustus 2026

Jumat, 25 September 2026 | 19:43

160 Ribu Orang Ikut Rekrutmen BI, Lulusan Teknologi Masih Minim

Jumat, 25 September 2026 | 19:36

Ratusan Hotel di Bandung Dijual, Pemerintah Jangan Tutup Mata!

Jumat, 25 September 2026 | 19:09

Kata IPW, Ombudsman Melampaui Kewenangan Saat Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 19:08

Xiaomi 18 Fold Smartphone Lipat Canggih Bertenaga Kamera Leica

Jumat, 25 September 2026 | 18:41

Bogasari Dorong UMKM Surabaya Naik Kelas

Jumat, 25 September 2026 | 18:37

KPU Harus Terang Benderang Jelaskan Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran

Jumat, 25 September 2026 | 18:28

DPR Segera Panggil Ombudsman dan Ditjenpas soal Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 18:18

Selengkapnya