Berita

Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin (Foto: Bakom RI)

Politik

Rentetan Kecelakaan jadi Alasan Direksi PT KAI Perlu di Refresh

KAMIS, 07 MEI 2026 | 10:18 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rentetan kecelakaan kereta api yang terjadi belakangan memicu sorotan terhadap tata kelola PT Kereta Api Indonesia (Persero). Desakan agar Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin mundur pun menguat.

Pengamat kebijakan publik, Andi Yusran, menilai rentetan kecelakaan kereta api yang terjadi belakangan menjadi indikator adanya persoalan serius dalam tata kelola perkeretaapian nasional.

“Rentetan kecelakaan kereta api yang terjadi sesungguhnya adalah indikator adanya masalah dalam tata kelola perkeretaapian,” ujarnya kepada RMOL, Kamis, 7 Mei 2026.


Menurut Andi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan jalur kereta api, termasuk kondisi pintu-pintu perlintasan yang saat ini dinilai banyak tidak layak.

“Perlu evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan jalur kereta api termasuk pintu-pintu perlintasan yang kondisinya saat ini banyak yang tidak layak, dan juga manajemen pelayanan transportasi kereta api sehingga ke depannya risiko kecelakaan dapat diminimalisir dan pelayanan transportasi kereta api bisa dimaksimalkan,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pembenahan di level manajemen perusahaan. Menurutnya, jajaran direksi dan manajemen PT KAI perlu diperkuat oleh figur-figur yang memiliki pengalaman dan rekam jejak profesional di industri perkeretaapian.

“Kedua, jajaran direksi dan manajemen perusahaan perlu di-refresh dengan personal yang memiliki pengalaman dan rekam jejak profesional dalam industri perkeretaapian,” tegasnya.

Ia berharap evaluasi menyeluruh tidak hanya berhenti pada aspek teknis, tetapi juga menyentuh tata kelola perusahaan agar pelayanan dan keselamatan transportasi kereta api dapat kembali menjadi prioritas utama.


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kemitraan PLN Perkuat KDKMP jadi Penggerak Ekonomi Desa

Jumat, 16 Oktober 2026 | 06:16

Pemerintah Serap Masukan Akademisi hingga Peneliti untuk Perkuat Ekonomi Biru

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05:53

Tak Hanya Tunjuk Kepala Baru, Pemerintah Diminta Serius Benahi BNPB

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05:23

BUK dan Bukti Kegagalan SKK Migas

Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:59

Korupsi Dana Bencana Bentuk Pengkhianatan terhadap Amanah Kemanusiaan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:29

Wajah Muda Kemiskinan yang Berubah

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:58

Maruli Berjabat Tangan dengan Gibran

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:29

Lokasi Ledakan di Pasar Cimanggis-Ciputat Bukan SPPG

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:00

Selain Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala Perwakilan BPK Jateng Ahmad Luthfi

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02:45

Perpaduan Kekuatan Laut dan Udara Warnai Demo Pendaratan Amfibi di Pantai Banongan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02:08

Selengkapnya