Berita

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris. (Foto: Istimewa)

Politik

Pemerataan Pendidikan Kunci Wujudkan Indonesia Emas 2045

MINGGU, 03 MEI 2026 | 08:14 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Anggota DPD RI Fahira Idris mendorong penguatan guru, percepatan digitalisasi, serta pemerataan layanan pendidikan sebagai kunci utama menjawab berbagai tantangan pendidikan nasional. 

Hal ini disampaikan Senator Jakarta itu dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026.

Menurut Fahira Idris, peringatan Hardiknas menjadi refleksi kolektif bahwa pendidikan tidak hanya soal akses, tetapi juga kualitas dan keadilan. Di tengah berbagai capaian pembangunan pendidikan, Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar, mulai dari ketimpangan antarwilayah, kualitas hasil belajar yang belum optimal, hingga belum meratanya distribusi dan kompetensi guru.


“Hardiknas jadi momentum untuk menegaskan kembali bahwa pendidikan adalah fondasi utama kemajuan bangsa. Namun, fondasi ini masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal pemerataan kualitas dan akses pendidikan,” ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 3 Mei 2026.

Dia mengungkapkan, ketimpangan pendidikan masih terlihat jelas, terutama antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Keterbatasan infrastruktur, akses teknologi, hingga kekurangan tenaga pendidik menjadi hambatan utama yang harus segera diatasi agar tidak memperlebar kesenjangan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, capaian pembelajaran siswa Indonesia yang masih relatif belum memuaskan, termasuk dalam indikator internasional seperti literasi, numerasi, dan sains, menjadi sinyal kuat bahwa transformasi pendidikan harus dilakukan secara lebih sistemik dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, Fahira Idris menegaskan bahwa penguatan peran guru menjadi prioritas utama. Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga fasilitator pembelajaran, pembentuk karakter, dan agen perubahan dalam sistem pendidikan.

“Transformasi pendidikan harus dimulai dari guru. Peningkatan kompetensi, kesejahteraan, serta pemerataan distribusi guru harus menjadi agenda utama. Tanpa guru yang kuat, semua kebijakan pendidikan akan sulit mencapai dampak yang optimal,” tegas Fahira Idris.

Selain penguatan guru, Fahira Idris juga menekankan pentingnya percepatan digitalisasi pendidikan yang inklusif dan merata. Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi harus memastikan seluruh peserta didik, termasuk di daerah 3T, memiliki akses yang sama terhadap sumber belajar berkualitas.

“Digitalisasi pendidikan harus mampu menutup kesenjangan, bukan justru menciptakan kesenjangan baru. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur digital, penyediaan perangkat, serta peningkatan literasi digital guru dan siswa harus berjalan beriringan,” ucapnya.

Lebih lanjut, aktivis perempuan dan perlindungan anak ini menilai bahwa pemerataan layanan pendidikan berkualitas harus menjadi fokus utama kebijakan pendidikan nasional. 

Hal ini mencakup pemerataan infrastruktur, akses pendidikan di semua jenjang, hingga penguatan kebijakan afirmatif bagi daerah dengan kapasitas fiskal dan kinerja pendidikan yang masih rendah.

Pendekatan inovatif, lanjut Fahira Idris, seperti sekolah terintegrasi, pembelajaran jarak jauh, serta model pendidikan berbasis komunitas dapat menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

“Negara harus memastikan bahwa tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal hanya karena faktor geografis, ekonomi, atau keterbatasan akses. Pendidikan berkualitas adalah hak semua warga negara,” ungkapnya.

Fahira Idris juga mengapresiasi berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk penguatan pembelajaran, peningkatan kesejahteraan guru, serta program digitalisasi dan revitalisasi satuan pendidikan. Namun demikian, ia menekankan pentingnya konsistensi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor agar berbagai program tersebut benar-benar berdampak nyata di lapangan.

“Pendidikan adalah kerja besar yang membutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, hingga masyarakat. Dengan kerja bersama dan komitmen yang kuat, kita optimistis pendidikan Indonesia akan semakin maju dan mampu melahirkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Fahira Idris.


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya