Berita

Ilustrasi Sejarah Outsourcing (Sumber: Gemini Generated Image)

Nusantara

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

KAMIS, 30 APRIL 2026 | 19:32 WIB | OLEH: TIFANI

RMOL.Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mengumumkan hasil pertemuan mereka dengan Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu ketenagakerjaan dibahas secara serius, dengan salah satu tuntutan utama yakni penghapusan praktik outsourcing atau alih daya.

Outsourcing sendiri merupakan sistem kerja yang memungkinkan perusahaan menggunakan tenaga kerja dari pihak ketiga untuk menjalankan fungsi tertentu. Secara konsep, outsourcing dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya eksternal untuk menggantikan pekerjaan yang sebelumnya dikelola secara internal.

Namun dalam praktiknya, sistem ini kerap menimbulkan berbagai persoalan. Mengacu pada data Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), pekerja outsourcing sering menghadapi ketidakjelasan status kerja, tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR), hak cuti yang terbatas, hingga upah yang tidak sesuai standar.


Sejarah Outsourcing di Dunia

Konsep outsourcing sebenarnya telah berkembang sejak era Revolusi Industri. Kala itu, perusahaan mulai mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan keuntungan.

Pada pertengahan abad ke-20, khususnya era 1950-an hingga 1960-an, perusahaan besar cenderung menggunakan model bisnis terintegrasi atau in-house. Semua proses operasional dikelola sendiri demi menjaga kontrol penuh terhadap produksi.

Namun, memasuki dekade 1970-an dan 1980-an, model tersebut mulai dianggap tidak lagi efisien. Struktur organisasi yang besar membuat perusahaan sulit beradaptasi dengan perubahan pasar global. 

Dari sinilah muncul kebutuhan untuk meningkatkan fleksibilitas melalui alih daya. Salah satu tonggak penting outsourcing modern terjadi pada 1989, ketika Katherine M. Hudson dari Eastman Kodak mengambil langkah strategis dengan mengalihdayakan sistem teknologi informasi kepada IBM.

Kerja sama ini mencakup pengelolaan pusat data serta pemindahan ratusan karyawan internal ke perusahaan mitra. Keputusan tersebut menjadi titik balik yang mengubah cara pandang dunia bisnis terhadap outsourcing, sekaligus mendorong adopsi model ini secara global.

Sejarah Outsourcing di Indonesia

Praktik yang menyerupai outsourcing sebenarnya sudah ada sejak masa kolonial. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern (1994), M. C. Ricklefs menjelaskan bahwa pemerintah Hindia Belanda menggunakan sistem kontrak kerja dengan kuli pribumi untuk mendukung industri perkebunan.

Namun, sistem tersebut cenderung eksploitatif karena tidak memberikan perlindungan yang layak bagi pekerja. Setelah Indonesia merdeka, praktik serupa sempat meredup. 

Pada era 1990-an, outsourcing kembali muncul seiring berkembangnya ekonomi pasar bebas. Banyak pelaku usaha dan ekonom melihat sistem ini sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas tenaga kerja.

Menurut Asep Ahmad Saefuloh dalam jurnal Kebijakan Outsourcing di Indonesia: Perkembangan dan Permasalahan (2011), kebutuhan regulasi semakin mendesak setelah krisis ekonomi 1998 yang menyebabkan lonjakan pengangguran.

Regulasi Outsourcing di Indonesia

Pemerintah kemudian merespons dengan menerbitkan aturan resmi melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang ditandatangani pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Dalam regulasi tersebut, outsourcing diperbolehkan secara terbatas dan hanya untuk jenis pekerjaan tertentu. 

Perusahaan juga diwajibkan mendaftarkan pekerja outsourcing ke dinas tenaga kerja. Sejak saat itu, praktik outsourcing semakin meluas dan menjadi bagian dari sistem ketenagakerjaan di Indonesia.



Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya