Berita

Perwakilan Forum Praktisi Hukum Investasi (FPHI) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. (Foto: Istimewa)

Politik

Otda Mati Suri, UU Pertambangan Minerba Digugat ke MK

KAMIS, 30 APRIL 2026 | 15:10 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Undang-Undang 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena dinilai mematikan otonomi daerah (otda) dan ekonomi masyarakat kecil.

Gugatan itu dilayangkan Forum Praktisi Hukum Investasi (FPHI), ke Kantor MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, pada Rabu kemarin, 29 April 2026.

Ketua FPHI, Faisal menyatakan, pihaknya sebagai organisasi praktisi hukum yang berasal dari Kalimantan Timur meyakini UU 3/2020 bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.


Faisal menerangkan, di pasal konstitusi itu mengakui dan menghormati otda seluas-luasnya, serta hubungan Pusat-Daerah yang berkeadilan, berbeda dengan Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan, "Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat", serta ayat (5) yang hanya membuka peluang delegasi terbatas ke provinsi.

"Kami yang sehari-hari berkantor di Kalimantan Timur melihat langsung penderitaan rakyat kecil akibat UU ini. Otonomi daerah mati suri," ujar Faisal dalam keterangannya, Kamis 30 April 2026.

Dalam tataran praktis, Faisal mengungkap dampak yang dirasakan para penambang rakyat. Salah satunya adalah harus terbang ke Jakarta hanya untuk mengurus izin tambang seluas pekarangan rumah. 

"Tanah mereka digali, udara mereka rusak, sungai mereka tercemar, tapi izin dan uang semuanya lari ke pusat. Ini melanggar konstitusi," sambungnya.

Akibat kebijakan yang dianggap telah menghilangkan kewenangan kabupaten/kota dalam pengelolaan tambang, maka Faisal mendorong MK untuk mempertimbangkan petitum yang FPHI ajukan.

"Kami meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang ini dan mengembalikan kewenangan tambang ke daerah. Jangan biarkan pusat merampok hak rakyat dengan dalih efisiensi," demikian Faisal.

Berikut isi petitum gugatan FPHI kepada MK:

1. Menyatakan UU 3/2020 bertentangan dengan UUD 1945 (khususnya Pasal 18 dan Pasal 18A).

2. Menyatakan UU 3/2020 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan atau setidaknya Pasal 35 ayat (1), (5), serta pasal-pasal yang mengkriminalisasi warga.

3. Mewajibkan pemerintah pusat mengembalikan kewenangan perizinan tambang kepada pemerintah daerah sesuai prinsip otonomi daerah.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya