Jokowi dan Kaesang (Foto: Net)
Pernyataan elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengklaim akan kembali menerima sejumlah kader dari partai lain menuai sorotan tajam.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai kebanggaan tersebut justru menunjukkan kelemahan internal partai, khususnya dalam hal kaderisasi.
Menurutnya, keberhasilan merekrut kader dari partai lain kerap dianggap sebagai kemenangan simbolis dan indikator daya tarik partai. Namun di sisi lain, hal itu justru mengindikasikan kegagalan dalam mencetak kader sendiri.
“Padahal menerima kader partai lain mengindikasikan lemahnya sistem kaderisasi internal partai dalam menciptakan pemimpin sendiri. Partai tersebut tak mampu menghadirkan pemimpin yang dapat diterima masyarakat,” ujarnya kepada wartawan, Jumat, 17 April 2026.
Ia menilai indikasi tersebut terlihat jelas di tubuh PSI. Kepemimpinan Kaesang Pangarep sebagai ketua umum dinilai belum mampu berdiri sendiri, bahkan harus ditopang oleh Ketua Harian, Ahmad Ali.
“Hal ini mengindikasikan ketidakmampuan Kaesang dalam memimpin PSI, termasuk dalam kaderisasi,” tuturnya.
Lebih lanjut, Jamiluddin menegaskan bahwa kekuatan partai semestinya dibangun melalui kaderisasi internal yang kuat, bukan dengan mengandalkan “bajakan” kader dari partai lain.
Ia bahkan menilai langkah tersebut lebih mencerminkan sikap pragmatis ketimbang kekuatan ideologis partai. Menurutnya, bangga menerima kader lain bukan karena daya tarik partai, tapi hanya sebagai sikap pragmatis. Partai lebih mengutamakan kemenangan instan daripada ideologi.
Meski mengklaim berhasil menarik kader dari partai lain, termasuk dari Partai NasDem, elektabilitas PSI dinilai belum menunjukkan peningkatan signifikan. Berdasarkan data terbaru, elektabilitas PSI masih berada di angka 1,2 persen.
Hal ini menunjukkan bahwa konsolidasi dengan kader baru belum mampu mendongkrak posisi partai di mata publik.
Jamiluddin pun mengingatkan agar PSI tidak terlena dengan fenomena tersebut.
Ia menilai, terlalu banyak menerima kader dari luar justru berisiko menggerus identitas dan ideologi partai.
Selain itu, potensi konflik internal juga dinilai terbuka lebar, terutama antara kader lama dan kader baru dalam perebutan posisi strategis.
“Masuknya kader partai lain berpotensi menimbulkan gesekan dengan kader lama yang merasa dilangkahi, terutama dalam perebutan posisi strategis di PSI,” katanya.
Karena itu, Jamiluddin menyarankan PSI untuk lebih selektif dan mawas diri dalam menerima kader baru. Jangan sampai partai berlambang gajah tersebut hanya dipandang sebagai kendaraan politik semata.
“Kalau hal itu yang terjadi, PSI nantinya akan dijadikan para ‘kutu loncat’ hanya untuk kendaraan politik pribadinya. Tentu hal itu tak diinginkan para pendiri PSI,” pungkasnya.
