Berita

Pengamat politik Citra Institute, Efriza. (Foto: Istimewa)

Politik

Pemerintah Diwanti-wanti soal Intervensi di Sektor Energi

RABU, 15 APRIL 2026 | 13:05 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Tata kelola sektor energi di dalam negeri, diyakini tidak terlepas dari potensi intervensi dari pihak-pihak yang menguasai ekonomi dan politik, sehingga harus diwaspadai oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI).

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza menilai, sektor energi dalam negeri menjadi incaran banyak pemodal baik di dalam dan luar negeri.

Namun menurutnya, ada kekhawatiran di masyarakat Indonesia terkait kedaulatan energi Indonesia yang diamanatkan Konstiutusi, yang intinya berbunyi kekayaan alam termasuk sumber energi dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.


“Intervensi di sektor energi memang tidak pernah steril dari pengaruh aktor-aktor kuat yang berasal dari pengusaha plus punya pengalaman memerintah,” tuturnya kepada Kantor berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu, 15 April 2026.

Dia mengungkit pengalaman terdahulu, terkait dengan konversi energi yang kebijakannya dikeluarkan pada masa Pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden ke-10 RI Jusuf Kalla.

Selain di masa itu, juga terjadi gejolak di masyarakat karena keluar kebijakan terkait pembatasan akses energi untuk kebutuhan rumah tanga, di masa pemerintahan awal Presiden Prabowo Subianto. 

“Keresahan juga sempat terjadi ketika saat pembatasan LPG dilakukan, menyebabkan keresahan di masyarakat. Sebelumnya minyak tanah ke LPG, walaupun akhirnya LPG diterima oleh masyarakat tetapi gejolak penolakan dan kekecewaan masyarakat sempat menguat dalam durasi waktu yang panjang,” papar Efriza.

Karena itu, lulusan S2 Politik Universitas Nasional (UNAS) itu mewanti-wanti pemerintahan Presiden Prabowo untuk mengantisipasi intervensi tata kelola energi, meningat kondisi global penuh ketidakpastian. 

“Sehingga jika ada upaya-upaya mengarahkan ekonomi tidak hanya milik pemerintah, tetapi juga dapat dilakukan oleh elite-elite di luar pemerintah dengan membawa narasi masyarakat, ini memungkinkan dapat juga merugikan dan mengecewakan masyarakat,” demikian Efriza.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Deteksi Dini, Lapas Cianjur Periksa Kesehatan Warga Binaan dan Pegawai

Jumat, 25 September 2026 | 20:20

Tahu Manuver Pelindo, Kejagung Serahkan Eksekusi Silfester Matutina ke Kejari Jaksel

Jumat, 25 September 2026 | 20:16

Antam Serap 9 Ton Emas Freeport hingga Agustus 2026

Jumat, 25 September 2026 | 19:43

160 Ribu Orang Ikut Rekrutmen BI, Lulusan Teknologi Masih Minim

Jumat, 25 September 2026 | 19:36

Ratusan Hotel di Bandung Dijual, Pemerintah Jangan Tutup Mata!

Jumat, 25 September 2026 | 19:09

Kata IPW, Ombudsman Melampaui Kewenangan Saat Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 19:08

Xiaomi 18 Fold Smartphone Lipat Canggih Bertenaga Kamera Leica

Jumat, 25 September 2026 | 18:41

Bogasari Dorong UMKM Surabaya Naik Kelas

Jumat, 25 September 2026 | 18:37

KPU Harus Terang Benderang Jelaskan Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran

Jumat, 25 September 2026 | 18:28

DPR Segera Panggil Ombudsman dan Ditjenpas soal Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 18:18

Selengkapnya