Berita

Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. (Foto: Istimewa)

Politik

Kemandirian Energi dan Pangan Kunci Hadapi Dampak Perang

SENIN, 13 APRIL 2026 | 13:07 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran kembali menemui jalan buntu tanpa menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Situasi ini memperpanjang ketegangan geopolitik global dan memicu kekhawatiran terhadap dampaknya bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai kondisi tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi Indonesia, terutama dalam memperkuat kemandirian di sektor energi.

“Pelajaran penting dari perang Iran dan AS yang harus Indonesia petik adalah soal kemandirian energi. Jadi kalau mandiri secara energi dan tidak tergantung dengan negara lain, atau ketergantungan itu bisa dikurangi, maka sekalipun terjadi perang kita tidak akan terganggu untuk kebutuhan BBM atau energi,” ujarnya lewat kanal Youtube, Senin, 13 April 2026.


Menurutnya, siapa pun pemimpin dan pemerintah yang berkuasa ke depan wajib mendorong inovasi di sektor energi dan bahan bakar. Hal itu dinilai tidak bisa ditawar mengingat potensi konflik global yang semakin luas.

“Ke depan mungkin perang tidak hanya terjadi di Timur Tengah, tapi juga di berbagai negara lain karena konflik ekonomi dan dagang yang bisa berujung perang,” jelasnya.

Karena itu, Direktur Parameter Politik Indonesia itu menegaskan bahwa ketahanan energi harus menjadi prioritas utama sejak sekarang sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan konflik di masa depan.

“Untuk mengantisipasi perang ke depan, ketahanan energi adalah kunci dan wajib dipikirkan dari saat ini,” tegasnya.

Selain energi, ia juga menekankan pentingnya memperkuat ketahanan pangan sebagai sektor esensial. Dengan pasokan pangan yang cukup, Indonesia dinilai akan lebih siap menghadapi gejolak global.

“Kalau kebutuhan suplai pangan kita tercukupi, insya Allah kita tidak akan pusing meskipun terjadi perang,” pungkasnya.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya