Berita

Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. (Foto: Istimewa)

Politik

Kemandirian Energi dan Pangan Kunci Hadapi Dampak Perang

SENIN, 13 APRIL 2026 | 13:07 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran kembali menemui jalan buntu tanpa menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Situasi ini memperpanjang ketegangan geopolitik global dan memicu kekhawatiran terhadap dampaknya bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai kondisi tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi Indonesia, terutama dalam memperkuat kemandirian di sektor energi.

“Pelajaran penting dari perang Iran dan AS yang harus Indonesia petik adalah soal kemandirian energi. Jadi kalau mandiri secara energi dan tidak tergantung dengan negara lain, atau ketergantungan itu bisa dikurangi, maka sekalipun terjadi perang kita tidak akan terganggu untuk kebutuhan BBM atau energi,” ujarnya lewat kanal Youtube, Senin, 13 April 2026.


Menurutnya, siapa pun pemimpin dan pemerintah yang berkuasa ke depan wajib mendorong inovasi di sektor energi dan bahan bakar. Hal itu dinilai tidak bisa ditawar mengingat potensi konflik global yang semakin luas.

“Ke depan mungkin perang tidak hanya terjadi di Timur Tengah, tapi juga di berbagai negara lain karena konflik ekonomi dan dagang yang bisa berujung perang,” jelasnya.

Karena itu, Direktur Parameter Politik Indonesia itu menegaskan bahwa ketahanan energi harus menjadi prioritas utama sejak sekarang sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan konflik di masa depan.

“Untuk mengantisipasi perang ke depan, ketahanan energi adalah kunci dan wajib dipikirkan dari saat ini,” tegasnya.

Selain energi, ia juga menekankan pentingnya memperkuat ketahanan pangan sebagai sektor esensial. Dengan pasokan pangan yang cukup, Indonesia dinilai akan lebih siap menghadapi gejolak global.

“Kalau kebutuhan suplai pangan kita tercukupi, insya Allah kita tidak akan pusing meskipun terjadi perang,” pungkasnya.


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya