Berita

PM Australia, Anthony Albanese (Foto: Tim Media Presiden Prabowo)

Global

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

SENIN, 13 APRIL 2026 | 09:21 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Australia menegaskan tidak akan bergabung dalam rencana blokade Amerika Serikat (AS) di Selat Hormuz, di tengah meningkatnya ketegangan usai gagalnya perundingan damai Washington-Teheran.

Dalam wawancara di acara Today Show Nine, Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan hingga kini Australia belum diminta terlibat dalam operasi tersebut, sekaligus menyatakan penolakan karena menilai kebijakan itu diambil secara sepihak. 

“Kami belum diminta, dan saya tidak berharap kami akan diminta," tegasnya, seperti dikutip dari AFP, Senin, 13 April 2026. 


Sementara itu, Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan akan mengambil langkah keras terhadap jalur perdagangan strategis itu, menyusul kebijakan Iran yang disebut mengenakan tarif bagi kapal yang melintas.

Tidak seorang pun yang membayar pungutan ilegal akan mendapatkan perjalanan yang aman di laut lepas,” tegasnya melalui Truth Social.

Menteri Sumber Daya Australia Madeleine King menilai kebijakan blokade tersebut berpotensi menimbulkan tekanan serius terhadap perdagangan global di tengah kebutuhan deeskalasi konflik.

“Hal itu menempatkan perdagangan global pada posisi yang sangat sulit,” ujarnya kepada ABC AM program.

Ia juga menyoroti ketidakstabilan jangka panjang jika skema tarif di jalur perdagangan vital tersebut dipertahankan.

“Segala usulan mengenai kemungkinan pemberlakuan pungutan tol permanen di jalur perdagangan penting oleh rezim yang terdaftar sebagai organisasi teroris, bukanlah posisi yang berkelanjutan," tegas King.

Dari pihak oposisi, juru bicara luar negeri Australia Ted O’Brien menekankan bahwa setiap keterlibatan militer harus mempertimbangkan kepentingan nasional serta kesiapan kapasitas pertahanan Australia.

“Membuka kembali Selat Hormuz adalah demi kepentingan nasional kita, bukan? Jadi, itu sangat bagus. (Tetapi) aset apa yang dibutuhkan? Apakah kita memiliki kemampuan untuk mengirimkannya?” kata dia.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya