PM Australia, Anthony Albanese (Foto: Tim Media Presiden Prabowo)
Pemerintah Australia menegaskan tidak akan bergabung dalam rencana blokade Amerika Serikat (AS) di Selat Hormuz, di tengah meningkatnya ketegangan usai gagalnya perundingan damai Washington-Teheran.
Dalam wawancara di acara Today Show Nine, Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan hingga kini Australia belum diminta terlibat dalam operasi tersebut, sekaligus menyatakan penolakan karena menilai kebijakan itu diambil secara sepihak.
“Kami belum diminta, dan saya tidak berharap kami akan diminta," tegasnya, seperti dikutip dari AFP, Senin, 13 April 2026.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan akan mengambil langkah keras terhadap jalur perdagangan strategis itu, menyusul kebijakan Iran yang disebut mengenakan tarif bagi kapal yang melintas.
Tidak seorang pun yang membayar pungutan ilegal akan mendapatkan perjalanan yang aman di laut lepas,” tegasnya melalui Truth Social.
Menteri Sumber Daya Australia Madeleine King menilai kebijakan blokade tersebut berpotensi menimbulkan tekanan serius terhadap perdagangan global di tengah kebutuhan deeskalasi konflik.
“Hal itu menempatkan perdagangan global pada posisi yang sangat sulit,” ujarnya kepada ABC AM program.
Ia juga menyoroti ketidakstabilan jangka panjang jika skema tarif di jalur perdagangan vital tersebut dipertahankan.
“Segala usulan mengenai kemungkinan pemberlakuan pungutan tol permanen di jalur perdagangan penting oleh rezim yang terdaftar sebagai organisasi teroris, bukanlah posisi yang berkelanjutan," tegas King.
Dari pihak oposisi, juru bicara luar negeri Australia Ted O’Brien menekankan bahwa setiap keterlibatan militer harus mempertimbangkan kepentingan nasional serta kesiapan kapasitas pertahanan Australia.
“Membuka kembali Selat Hormuz adalah demi kepentingan nasional kita, bukan? Jadi, itu sangat bagus. (Tetapi) aset apa yang dibutuhkan? Apakah kita memiliki kemampuan untuk mengirimkannya?” kata dia.
