Berita

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan. (Foto: Dok Kemenko Kumham Imipas)

Politik

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

MINGGU, 12 APRIL 2026 | 13:11 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pengawasan DPR RI terhadap kasus-kasus hukum yang ramai diperbincangkan publik dinilai sudah tepat dan perlu terus dilakukan untuk menjaga kualitas penegakan hukum.

“Menurut saya, apa yang dilakukan DPR sudah tepat, apalagi pengawasan itu dilakukan terhadap perkara-perkara yang menjadi perhatian masyarakat,” kata Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, dikutip Minggu, 12 April 2026.

Pernyataan itu disampaikan setelah menghadiri kegiatan pengangkatan dan pembekalan advokat serta seminar nasional Peradi Kota Semarang.


Otto mencontohkan keterlibatan Komisi III DPR dalam sejumlah kasus yang sempat menuai sorotan, seperti kasus korban jambret di Sleman yang sempat ditetapkan sebagai tersangka.

Komisi III juga menyoroti kasus konten kreator Amsal Sitepu yang sempat dituduh melakukan mark up proyek, namun akhirnya dibebaskan.

Ia menjelaskan bahwa DPR memang memiliki fungsi pengawasan, termasuk terhadap aparat penegak hukum yang menjadi mitra kerja Komisi III.

“Terkadang ada yang menganggap ini sebagai intervensi, padahal harus dibedakan antara pengawasan dan intervensi,” ujarnya.

Menurutnya, pengawasan yang dijalankan secara serius penting agar sistem hukum bisa berjalan sesuai aturan.

“Kalau DPR tidak sungguh-sungguh menjalankan fungsi pengawasan, maka perubahan di masyarakat tidak akan terjadi,” katanya.

Ia juga menilai perbedaan pandangan antara DPR dan aparat penegak hukum sebagai hal yang wajar dalam demokrasi.

“Ini justru hal yang perlu disyukuri. DPR menjalankan fungsi pengawasan, sementara aparat penegak hukum dapat melakukan koreksi jika terdapat kekeliruan. Itu baik, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut kehidupan masyarakat,” kata Otto.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya