DPR Desak Moratorium PMI Disertai Jaminan Kerja dan Perlindungan Nyata

Rencana pemerintah melakukan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke wilayah konflik di Timur Tengah merupakan langkah antisipatif yang perlu dipertimbangkan secara matang dan terukur.

Menurut Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, perlindungan terhadap PMI harus menjadi prioritas utama, terutama di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu.

“Keselamatan pekerja migran harus menjadi pertimbangan utama. Dalam situasi konflik, risiko yang dihadapi tidak hanya fisik, tetapi juga psikologis,” ujar Netty keterangannya dikutip Jumat, 10 April 2026.

Namun demikian, ia menekankan bahwa kebijakan moratorium harus diiringi langkah mitigasi yang komprehensif agar tidak menimbulkan dampak lanjutan bagi calon pekerja migran.

“Jika moratorium diberlakukan, pemerintah perlu menyiapkan alternatif penempatan di negara yang lebih aman, sehingga peluang kerja bagi masyarakat tetap terbuka,” jelas Legislator PKS ini. 

Netty juga menyoroti pentingnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi potensi eskalasi konflik, termasuk terkait evakuasi dan perlindungan bagi PMI yang saat ini masih berada di kawasan Timur Tengah.

“Langkah evakuasi, pendampingan, serta layanan psikologis bagi PMI harus dipastikan berjalan optimal dan mudah diakses,” tegasnya.

Ia menambahkan, kementerian terkait perlu memperkuat koordinasi lintas sektor dalam merumuskan kebijakan strategis.

“Kementerian P2MI perlu terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta melibatkan DPR dalam setiap pengambilan kebijakan strategis agar keputusan yang diambil benar-benar komprehensif,” ujarnya.

Netty berharap setiap kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan keseimbangan antara aspek perlindungan dan keberlanjutan ekonomi pekerja migran.

“Kita ingin memastikan bahwa negara hadir melindungi pekerja migran, sekaligus tetap membuka peluang kesejahteraan bagi mereka secara berkelanjutan,” pungkasnya.