Berita

Presiden AS Donald Trump (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube Times Now)

Dunia

Manuver Gertak Sambal 50 Persen Trump: Strategi Menang atau Sekadar Politik?

JUMAT, 10 APRIL 2026 | 08:43 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Hanya dalam hitungan jam setelah menyetujui gencatan senjata dua minggu dengan Iran, Presiden Donald Trump kembali mengguncang panggung global. 

Lewat "diplomasi media sosial"-nya, ia mengancam akan memberlakukan tarif impor raksasa sebesar 50 persen bagi negara mana pun yang nekat memasok senjata ke Teheran.

“Negara yang memasok senjata militer ke Iran akan langsung dikenakan tarif… sebesar 50 persen, berlaku segera. Tidak akan ada pengecualian,” tegas Trump, dikutip dari AlJazeera, Jumat 10 April 2026.


Berbeda dengan eskalasi sebelumnya, ancaman kali ini muncul di tengah kondisi yang sangat cair, di mana AS dan Iran baru saja menyepakati jeda tempur selama 14 hari yang dimediasi oleh Pakistan pada 7 April lalu. 

Trump mengklaim ini sebagai "kemenangan total," namun ancaman tarif ini menunjukkan bahwa ia belum berniat menurunkan tensi sepenuhnya.

Meskipun ada gencatan senjata, jalur perdagangan di Selat Hormuz masih tegang. Trump menekan China untuk membantu menjamin keamanan jalur tersebut, atau risiko tarif ini akan benar-benar mendarat di barang-barang Beijing.

Analis melihat ini bukan sekadar soal ekonomi, tapi peringatan keras agar Moskow dan Beijing tidak memanfaatkan masa jeda perang untuk mengisi kembali (re-stock) gudang senjata Iran yang hancur akibat serangan AS beberapa minggu lalu.

Meski terdengar mengerikan, realisasinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Trump menghadapi "pagar betis" hukum di dalam negeri.

Sebelumnya, MA Amerika Serikat telah memangkas wewenang presiden dalam menggunakan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) untuk memaksakan tarif secara sepihak tanpa restu Kongres.

Tanpa jalur cepat IEEPA, pemerintah harus melalui investigasi Section 301 atau jalur legislasi yang memakan waktu berbulan-bulan, bukan "berlaku segera" seperti yang diklaim.

Para pakar cenderung melihat ini sebagai instrumen negosiasi, bukan rencana eksekusi mati.

"Ini adalah bahasa sandi untuk Beijing. Trump ingin memastikan China tetap berada di jalurnya menjelang pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping yang sempat tertunda," ungkap Josh Lipsky dari Atlantic Council.

Jika tarif 50 persen ini benar-benar diketok, dampaknya akan berbalik ke warga AS sendiri. Harga barang elektronik, suku cadang, hingga kebutuhan pokok bisa meroket akibat biaya impor yang membengkak, yang justru dapat menggerus popularitas Trump di mata pemilih domestik.

Langkah ini lebih terlihat sebagai manuver untuk menjaga posisi tawar AS tetap di atas angin selama masa gencatan senjata. Trump sedang memainkan strategi maximum pressure di meja perundingan, sambil memegang "pedang" tarif untuk menakut-nakuti lawan bicaranya.

Kabar terbaru menyebutkan rencana pertemuan Trump dan Xi Jinping dijadwalkan ulang setelah sempat tertunda karena perang. Ancaman tarif ini diprediksi akan menjadi kartu as Trump di meja makan nanti.

Wall Street merespons pengumuman ini dengan volatilitas tinggi, terutama pada saham teknologi yang memiliki ketergantungan besar pada rantai pasok global.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

PT CNI Serahkan Duit Rp401 Miliar ke Kejagung

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:27

Detik-Detik Bareskrim Gerebek Kasino di Batam: Pemain Panik, Rp7,7 Miliar Disita

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:23

Owner VIMA Buka Suara soal Legalitas dan Perizinan Resmi

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:51

Masyarakat Diminta Berikan Data Jujur untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:46

Enam Perusahaan di Kalimantan Disanksi Terkait Karhutla

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:38

Corpus Juris Civilis Tahun 528 M sebagai Fondasi Hukum Modern

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:34

Destry Pimpin BI Cerminkan Kuatnya Kepemimpinan Perempuan

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:24

Prabowo Tahu Persis Siapa yang Ingin Menjatuhkannya

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:05

PGNMAS Boyong BerandaMAS di Danantara Housing Expo 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:03

Kemenperin Minta Tambahan Anggaran Rp1,72 Triliun

Senin, 31 Agustus 2026 | 18:54

Selengkapnya