Berita

Pendopo Kementerian PU yang menjadi salah satu lokasi penggeledahan Kejati DKI, Kamis, 9 April 2026. (Foto: RMOL/Alifia)

Hukum

Masih Berlangsung, Kejati Geledah Ruang Menteri hingga Ditjen PU

KAMIS, 09 APRIL 2026 | 18:57 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta masih melakukan penggeledahan di kompleks Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Jakarta hingga Kamis petang, 9 April 2026.

Informasi yang diterima redaksi, ada sekitar 20 penyidik mengobok-obok kompleks kementerian di bawah pimpinan Menteri Dody Hanggodo itu sejak pukul 14.00 WIB. Hingga pukul 18.25 WIB, tim penyidik masih melakukan penggeledahan di sejumlah titik.

Adapun area yang disasar meliputi gedung utama kementerian yang mencakup ruang menteri, wakil menteri, dan sekretaris jenderal. Selain itu, penggeledahan juga dilakukan di gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air serta Direktorat Jenderal Cipta Karya.


Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo telah memberikan akses penuh kepada penyidik.

Menurut Dody, saat awal kedatangan, tim Kejati DKI telah meminta izin untuk melakukan pendalaman dengan memasuki sejumlah ruangan di lingkungan kementerian.

"Mereka minta izin saya untuk masuk ruangan untuk melakukan pendalaman. Surat tugasnya sudah diperlihatkan semua, saya tinggal kasih izin," kata Dody.

Ia menegaskan tidak ada hal yang ditutup-tutupi, bahkan mempersilakan jika ruang kerjanya ikut diperiksa.

Penyidik Kejati mulai melakukan penggeledahan saat Dody sedang hadir di tengah acara silaturahmi Generasi Muda Kementerian PU siang tadi. Belakangan diketahui, penggeledahan itu berkaitan dengan dugaan korupsi pembangunan Gedung Cipta Karya yang saat ini tengah diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya