Berita

Pendopo Kementerian PU yang menjadi salah satu lokasi penggeledahan Kejati DKI, Kamis, 9 April 2026. (Foto: RMOL/Alifia)

Hukum

Masih Berlangsung, Kejati Geledah Ruang Menteri hingga Ditjen PU

KAMIS, 09 APRIL 2026 | 18:57 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta masih melakukan penggeledahan di kompleks Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Jakarta hingga Kamis petang, 9 April 2026.

Informasi yang diterima redaksi, ada sekitar 20 penyidik mengobok-obok kompleks kementerian di bawah pimpinan Menteri Dody Hanggodo itu sejak pukul 14.00 WIB. Hingga pukul 18.25 WIB, tim penyidik masih melakukan penggeledahan di sejumlah titik.

Adapun area yang disasar meliputi gedung utama kementerian yang mencakup ruang menteri, wakil menteri, dan sekretaris jenderal. Selain itu, penggeledahan juga dilakukan di gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air serta Direktorat Jenderal Cipta Karya.


Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo telah memberikan akses penuh kepada penyidik.

Menurut Dody, saat awal kedatangan, tim Kejati DKI telah meminta izin untuk melakukan pendalaman dengan memasuki sejumlah ruangan di lingkungan kementerian.

"Mereka minta izin saya untuk masuk ruangan untuk melakukan pendalaman. Surat tugasnya sudah diperlihatkan semua, saya tinggal kasih izin," kata Dody.

Ia menegaskan tidak ada hal yang ditutup-tutupi, bahkan mempersilakan jika ruang kerjanya ikut diperiksa.

Penyidik Kejati mulai melakukan penggeledahan saat Dody sedang hadir di tengah acara silaturahmi Generasi Muda Kementerian PU siang tadi. Belakangan diketahui, penggeledahan itu berkaitan dengan dugaan korupsi pembangunan Gedung Cipta Karya yang saat ini tengah diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya