Kolase Bahlil Lahadalia dan Jusuf Kalla. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Kesamaan latar belakang antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, menjadi sorotan publik di tengah wacana potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Seliweran pembicaraan tentang potensi kenaikan harga BBM sempat menguat setelah JK ikut mengusulkannya, hingga memunculkan persepsi ada kongkalikong elite pengusaha yang juga berkelindan sebagai politikus.
Apalagi, ketika melihat fakta pemegang kebijakan tentang energi ada pada sosok Bahlil, yang notabene memiliki latar belakang sama dengan JK.
Baik JK maupun Bahlil, sama-sama besar dalam sebuah organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan kemudian berlanjut di Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).
Tak cuma dari latar belakang organisasi, kedua sosok tersebut juga terjun politik praktis dan bisa duduk sebagai pejabat di pemerintahan karena perahu besar Partai Golkar.
Kesamaan JK dan Bahlil itu tak lantas menjadi alasan utama publik curiga ada semacam gerakan “Konspirasi Energi” di tengah kecamuk global perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran.
Akan tetapi, ada catatan pengalaman dua sosok itu saat menjabat, yang dikhawatirkan berulang. Di mana, sejumlah pengamat politik mencatat peranan JK saat menjadi Wapresnya Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melakukan konversi energi pokok rumah tangga masyarakat.
Diketahui, JK pada tahun 2007 menggagas adanya pemangkasan anggaran subsidi energi untuk masyarakat pengguna minyak tanah, dan pada akhirnya dimunculkan gas LPG 3 kilogram (Kg). Alasan yang dipakai, subsidi tak tepat sasaran, bahkan biaya produksinya disebut setara dengan bahan bakar pesawat (avtur).
Dalam implementasinya, memang efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat konversi minyak Tanah ke LPG 3 Kg terlihat, yakni ada penghematan sekitar Rp197,05 triliun dalam data akumulatif tertentu.
Sementara Bahlil, pada awal 2025 mengeluarkan kebijakan kontroversial berupa pelarangan penjualan LPG 3Kg di tingkat pengecer, sehingga menimbulkan kelangkaan di masyarakat dan memakan korban karena ada warga di Pamulang misalnya yang meninggal dunia karena kelelahan mengantri lama.
Menurut Ketua Dewan Direktur Lembaga Riset Ekonomi, Politik, dan Teknologi GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, dugaan-dugaan yang muncul di masyarakat terkait dengan ada upaya permainan tata kelola energi di antara elite-elite itu tak bisa langsung disimpulkan.
“Aku nggak ngerti ya kalau hubungannya dengan KAHMI ya, tapi kan Jusuf Kalla dan Bahlil kan sama-sama orang Golkar ya,” ujar Syahganda kepada
RMOL di Jakarta, Kamis, 9 April 2026.
Tapi pandangannya secara pribadi, sosok sekaliber JK sepertinya tidak mungkin merencanakan sesuatu untuk kepentingan pribadi, termasuk juga Bahlil yang kini berada di Kabinet Merah Puth.
“Tapi saya sih nggak melihat sampai bahwa mereka itu sedang berkonspirasi untuk urusan energi ini,” tuturnya.
Lebih lanjut, Syahganda kembali menegaskan bahwa wacana yang beredar di masyarakat soal potensi kenaikan harga BBM seharusnya dipercayakan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Apalagi, dia mengetahui Presiden Prabowo setidaknya telah memberikan jaminan di hadapan publik, bahwa soal BBM subsidi masih akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini sehingga tidak ada kenaikan harga.
“Jadi memang saya nggak sampai melihat sejauh itu (konspirasi energi),” demikian Syahganda menambahkan.
