Berita

Anggota Kongres Amerika Serikat Raja Krishnamoorthi (Foto: CNN)

Dunia

Kongres AS Sentil Trump, Keluar dari NATO Bisa Untungkan Musuh

KAMIS, 09 APRIL 2026 | 17:16 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Anggota Kongres Amerika Serikat Raja Krishnamoorthi melayangkan surat kepada Presiden Donald Trump menyusul pernyataan kontroversial terkait rencana penarikan Washington dari NATO

Dalam surat bertanggal 8 April 2026 tersebut, Krishnamoorthi menyampaikan kekhawatiran serius atas arah kebijakan luar negeri Trump yang dinilai berpotensi mengguncang stabilitas keamanan global. 

Dia menegaskan, penarikan sepihak dari NATO juga bertentangan dengan hukum yang berlaku di AS. Pasalnya, Kongres telah menetapkan ketentuan tegas yang melarang presiden mengambil langkah tersebut tanpa persetujuan legislatif.


“Kongres telah bertindak untuk memastikan bahwa pembubaran salah satu aliansi paling penting dalam sejarah Amerika tidak dapat dilakukan hanya dengan tindakan eksekutif, dan melakukannya akan secara terang-terangan ilegal," tegasnya, seperti dikutip Kamis, 9 April 2026.

Retorika Trump yang meragukan komitmen Amerika terhadap NATO juga dinilai dapat melemahkan daya tangkal kolektif aliansi di tengah meningkatnya ketegangan global. 

Selain itu, menurutnya pernyataan semacam itu justru berpotensi dimanfaatkan oleh negara-negara pesaing, seperti Tiongkok dan Rusia. 

"Meninggalkan NATO akan merusak kredibilitas AS di mata sekutu dan mitra di seluruh dunia, memperkuat musuh seperti Rusia dan Tiongkok, melemahkan pencegahan kolektif di tengah meningkatnya ketidakstabilan global, dan mengikis kepemimpinan bipartisan Amerika selama beberapa dekade dalam membangun tatanan internasional yang stabil," paparnya.

Di bagian akhir suratnya, Krishnamoorthi mendesak Trump untuk membatalkan wacana tersebut dan kembali menegaskan komitmen Amerika Serikat terhadap NATO, yang selama ini dinilai sebagai pilar utama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional lintas generasi.

"Saya sangat mendesak Anda untuk mengubah arah dan mengakui persyaratan yang jelas dari hukum AS. Kita harus memperkuat, bukan melemahkan atau mempertanyakan aliansi yang telah menjaga perdamaian dan keamanan selama beberapa generasi," pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya