Berita

Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Foto: Dok. Setpres)

Politik

Pemerintah Jangan Tunggu Indonesia Krisis Energi

JUMAT, 27 MARET 2026 | 14:03 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai konflik geopolitik global menjadi pengingat penting bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Dalam analisisnya, Awalil menekankan bahwa krisis energi sering kali muncul secara tiba-tiba akibat konflik politik, gangguan distribusi energi, atau ketegangan antarnegara produsen minyak.

Situasi tersebut membuat negara yang tidak memiliki cadangan energi memadai menjadi sangat rentan terhadap guncangan pasar global. Indonesia perlu memperkuat strategi ketahanan energi dengan meningkatkan produksi energi domestik serta mempercepat pengembangan energi alternatif.


“Negara harus memiliki strategi antisipasi sejak awal terhadap potensi krisis energi,” ujar Awalil dikutip pada Jumat, 27 Maret 2026.

Ia juga menilai percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak.

Ketergantungan pada energi impor selama ini membuat Indonesia sangat sensitif terhadap gejolak geopolitik global. Selain itu, peningkatan cadangan energi nasional juga dinilai penting untuk menghadapi ketidakpastian pasar energi internasional.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah terus memantau perkembangan konflik global serta menyiapkan strategi diversifikasi pasokan energi.

Bahlil bahkan mengklaim ketahanan energi dalam negeri masih aman di tengah gejolak yang terjadi di Timur Tengah.

"Kita yakinkan bahwa solar kita insyaallah tidak perlu impor, jadi clear. BBM bensin sekitar 50 persen impor, sisanya dari dalam negeri. LPG saya yakin dalam kondisi insyaallah baik," tegas Bahlil, Kamis, 26 Maret 2026.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya