Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Politik

Blunder Program Bisa Gerus Citra Prabowo

KAMIS, 26 MARET 2026 | 10:30 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Prabowo Subianto diingatkan untuk meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan program-program pemerintahannya.

Menurut Analis komunikasi politik Hendri Satrio, blunder dalam program kerja bisa membuat Prabowo dinilai lebih buruk dari para pendahulunya di mata publik.

"Kalau Presiden Prabowo ingin dianggap sebagai presiden yang lebih baik dibandingkan presiden sebelumnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah minimalisasi blunder, bahkan zero blunder dalam melaksanakan program-programnya," ujar Hensa, Kamis, 26 Maret 2026.


Founder Lembaga Survei KedaiKOPI ini menjelaskan, blunder dalam pelaksanaan program di era Prabowo secara tidak langsung akan menghapus ingatan publik atas kekurangan presiden-presiden sebelumnya. Sebab, masyarakat Indonesia cenderung lebih mudah mengingat hal-hal negatif ketimbang pencapaian positif.

"Bila ada blunder dalam pelaksanaan program pemerintahannya, maka dosa-dosa presiden sebelumnya itu seperti terlupakan karena rakyat akan berfokus pada blunder presiden saat ini," katanya.

Ia mencontohkan polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG). Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu sempat menyoroti ketidaksinkronan antara wacana penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) demi penghematan BBM mulai April 2026 dengan program MBG yang tetap mengharuskan siswa datang ke sekolah untuk mengambil jatah makan. 

Menurutnya, meski MBG memiliki niat baik, ketidaksinkronan dalam pelaksanaannya berpotensi menjadi blunder yang mudah diingat publik.

"Masalah penerapan PJJ namun tetap mengambil MBG ke sekolah itu kan merupakan salah satu contoh hal kontroversial yang bisa membuat pemerintahan Prabowo dianggap tidak lebih baik dibandingkan pemerintahan presiden sebelumnya," ujar Hensa.

Ia juga menyinggung polemik pengadaan mobil buatan India dalam program Koperasi Merah Putih. Kontroversi semacam itu akan lebih mudah diingat publik dibandingkan kontroversi-kontroversi di era sebelumnya, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun proyek Kereta Cepat Whoosh.

"Kontroversi-kontroversi seperti inilah yang harus diminimalisir, karena rakyat akan lebih mudah mengingat lele mentah atau mobil India untuk Koperasi Merah Putih dibandingkan kontroversi IKN," ucapnya.

Oleh karena itu, Hensa menekankan pentingnya pengawasan penuh dan berkala terhadap seluruh program pembangunan pemerintahan Prabowo.

"Intinya, Presiden Prabowo harus berhati-hati dalam melaksanakan program bila tidak ingin dianggap sebagai presiden yang tidak lebih baik dari presiden-presiden sebelumnya," pungkas Hensa.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya